PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 69. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 681
Peristiwa Rengasdengklok (penculikan Soekarno-Hatta) oleh para pemuda menunjukkan karakter nasionalisme golongan muda yang ...
A
berfokus pada pendidikan tinggi
B
terbatas pada perdebatan politik tanpa tindakan nyata
C
berani mengambil tindakan tegas demi kemerdekaan bangsa
D
hanya sekadar mengikuti instruksi dari pemimpin
E
tidak memiliki arah yang jelas dalam perjuangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 682
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 di Papua menghasilkan keputusan untuk tetap bergabung dengan NKRI. Nilai strategis dari peristiwa ini dalam konteks Wawasan Nusantara adalah...
A
Menambah luas wilayah laut teritorial Indonesia secara sepihak.
B
Mewujudkan keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan utuh.
C
Mendapatkan bantuan ekonomi dari PBB untuk pembangunan Papua.
D
Mengusir seluruh warga negara asing yang tinggal di wilayah Papua.
E
Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Pasifik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 683
Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 memiliki makna strategis karena...
A
Menggantikan BPUPKI dan menandakan proses kemerdekaan memasuki tahap finalisasi/pelaksanaan
B
Menunjukkan bahwa Jepang sudah menyerah total kepada Sekutu
C
Merupakan hadiah langsung dari Jenderal Terauchi tanpa syarat
D
Dibentuk atas desakan golongan muda yang ingin segera merdeka
E
Bertugas menyusun teks proklamasi yang akan dibacakan Soekarno

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 684
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 685
Dinamika politik kolonial yang diterapkan Belanda di tanah air pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor...
A
Dominasi modal swasta asing di wilayah jajahan
B
Kondisi ekonomi serta perpolitikan di negeri Belanda
C
Kebijakan otoriter Gubernur Jenderal
D
Gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah
E
Kemenangan mutlak kaum konservatif di parlemen

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 686
Konflik yang terjadi selama Perang Aceh (1873-1904) menarik perhatian negara-negara besar dunia. Akar konflik yang melibatkan kepentingan asing tersebut terutama berkaitan dengan aspek...
A
Sosial dan Budaya
B
Militer dan Pertahanan
C
Agama dan Kepercayaan
D
Teknologi dan Industri
E
Pendidikan dan Kesehatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 687
Sikap chauvinisme adalah bentuk ekstrem dari nasionalisme yang berbahaya karena…
A
Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
B
Menganggap bangsa sendiri paling unggul dan merendahkan bangsa lain.
C
Menutup diri dari pengaruh budaya asing.
D
Menolak kerja sama dengan negara lain.
E
Mendorong konflik antarwarga negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 688
Dalam struktur kepengurusan PPKI, siapakah yang mendampingi Ir. Soekarno sebagai wakil ketua?
A
Dr. Radjiman Wideodiningrat
B
Ahmad Soebardjo
C
Mr. Soepomo
D
Mohammad Hatta
E
Moh. Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 689
Dalam peristiwa bersejarah Proklamasi 17 Agustus 1945, tokoh yang bertugas sebagai pengibar bendera Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Sukarni dan Chaerul Saleh
B
Latief Hendraningrat dan Suhud
C
Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik
D
Wikana dan Darwis
E
B.M. Diah dan Yusuf Kunto

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 690
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.