Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1116. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Siklus kepemimpinan nasional di Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden) dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan konstitusional ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 2
Link Soal
Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam ....
A
Pembukaan UUD alenia 1
B
Pembukaan UUD alenia 2
C
Pembukaan UUD alenia 3
D
Pembukaan UUD alenia 4
E
Batang tubuh UUD 1945
NO. 3
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan sistem lain. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan ciri dari sistem tersebut?
A
Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
B
Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya.
C
Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang tidak saling menjatuhkan.
D
Kekuasaan legislatif lebih dominan sehingga kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen.
E
Rakyat memilih presiden melalui mekanisme pemilihan tertentu, baik langsung maupun perwakilan.
NO. 4
Link Soal
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi
NO. 5
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.
NO. 6
Link Soal
Keberadaan suatu negara dinilai sah apabila memenuhi unsur-unsur konstitutif pembentuk negara. Berikut ini yang merupakan unsur pokok (konstitutif) berdirinya negara adalah...
A
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
B
Rakyat, Undang-Undang Dasar, dan Wilayah
C
Wilayah, Pengakuan negara lain, dan Kekayaan alam
D
Pemerintahan, Parlemen, dan Rakyat
E
Rakyat, Tentara, dan Mata Uang
NO. 7
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 8
Link Soal
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 27 ayat 1
B
Pasal 27 ayat 2
C
Pasal 28 ayat 1
D
Pasal 30 ayat 1
E
Pasal 30 ayat 2
NO. 9
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 10
Link Soal
Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu Presiden. Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada Bab...
A
Bab III
B
Bab IV
C
Bab V
D
Bab VI
E
Bab VII