Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.
NO. 2
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 3
Link Soal
Konstitusi atau hukum dasar negara memiliki peran krusial dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini yang merupakan cakupan pengaturan dalam hukum dasar negara adalah...
A
Struktur organisasi dan susunan suatu negara
B
Pembatasan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara
C
Pengaturan hubungan vertikal antar lembaga negara
D
Pengaturan hubungan horizontal antar lembaga negara
E
Semua jawaban benar
NO. 4
Link Soal
Setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, di media manakah konstitusi (UUD 1945) pertama kali diumumkan secara resmi kepada publik?
A
TAP MPR No. XI/MPR/1978
B
TAP MPRS No. V/MPRS/1959
C
Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7
D
Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 5
E
Perpres No. XIV Tahun 1983
NO. 5
Link Soal
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 memiliki hubungan kausal-organis. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bagian dari hubungan tersebut?
A
Penetapan Pancasila sebagai dasar filosofis negara
B
Bentuk negara Indonesia adalah Republik
C
Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
D
Kedudukan Undang-Undang Dasar secara hierarki berada di atas Pancasila
E
Negara Indonesia ditegaskan bukan sebagai negara sekuler
NO. 6
Link Soal
Secara etimologis, istilah 'Toleransi' berasal dari bahasa Latin 'tollere'. Berikut ini adalah makna-makna yang terkandung dalam kata dasar tersebut, KECUALI...
A
Mengangkat (to lift)
B
Memikul (to bear)
C
Menopang (to sustain)
D
Membiarkan (to allow)
E
Menunjukkan kesedihan (to show sadness)
NO. 7
Link Soal
Setelah melewati empat tahapan amandemen, jumlah total ayat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah...
A
194 ayat
B
190 ayat
C
192 ayat
D
191 ayat
E
193 ayat
NO. 8
Link Soal
Dalam UUD 1945, terdapat pasal yang secara khusus mengatur mekanisme atau tata cara perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketentuan tersebut termuat dalam...
A
Pasal 33
B
Pasal 34
C
Pasal 35
D
Pasal 36
E
Pasal 37
NO. 9
Link Soal
Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyusun peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai...
A
Dasar Negara dan Ideologi Negara
B
Perjanjian Luhur Bangsa
C
Jiwa Bangsa Indonesia
D
Kepribadian Bangsa
E
Moral Pembangunan
NO. 10
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.