Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 103. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1021
Link Soal
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket
NO. 1022
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 1023
Link Soal
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu...
A
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Yudikatif, Fungsi Legislatif, dan Fungsi Eksekutif
C
Fungsi Diplomatik, Fungsi Konsultatif, dan Fungsi Pengawasan
D
Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Judisial
E
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Yudisial
NO. 1024
Link Soal
Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...
A
Persaingan bebas (Free fight liberalism)
B
Kekeluargaan
C
Etatisme (Negara sentris)
D
Monopoli pasar
E
Profit maksimal
NO. 1025
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan gabungan dari anggota-anggota yang berasal dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 1026
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 1027
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan
NO. 1028
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif dalam bidang hukum (yudikatif), salah satunya adalah hak untuk memberikan pengampunan berupa grasi dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi. Lembaga mana yang berwenang memberikan hal tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Presiden
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 1029
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 1030
Link Soal
Keberadaan suatu negara dinilai sah apabila memenuhi unsur-unsur konstitutif pembentuk negara. Berikut ini yang merupakan unsur pokok (konstitutif) berdirinya negara adalah...
A
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
B
Rakyat, Undang-Undang Dasar, dan Wilayah
C
Wilayah, Pengakuan negara lain, dan Kekayaan alam
D
Pemerintahan, Parlemen, dan Rakyat
E
Rakyat, Tentara, dan Mata Uang