Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1308. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pancasila, terdapat rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang kemudian mengalami perubahan. Bagaimanakah bunyi asli sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta tersebut?
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam secara murni
NO. 122
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten
NO. 123
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 124
Link Soal
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bidang yang diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22E. Alasan pentingnya Pemilu diatur dalam konstitusi adalah...
A
Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.
B
Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.
C
Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.
D
Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
E
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
NO. 125
Link Soal
Setelah amandemen UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Struktur keanggotaan MPR yang demikian mencerminkan perwujudan paham konstitusionalisme yang mengedepankan prinsip ....
A
Pemisahan kekuasaan yang ketat antara legislatif dan eksekutif
B
Representasi ganda yang menjamin suara seluruh rakyat dan daerah
C
Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang
D
Kemandirian lembaga yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan
E
Penegasan dominasi pemerintah pusat dalam segala pengambilan keputusan
NO. 126
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36 A
D
36 B
E
36 C
NO. 127
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 128
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 129
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, terdapat prinsip 'Ius Sanguinis'. Prinsip ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan...
A
Tempat kelahirannya
B
Agama yang dianutnya
C
Sejarah hidupnya
D
Asal-usul keturunannya (pertalian darah)
E
Status perkawinan orang tua
NO. 130
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat