Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 152
Link Soal
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI
NO. 153
Link Soal
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat dalil objektif dan subjektif mengenai kemerdekaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan kandungan makna dari alinea pertama adalah...
A
Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
B
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan
C
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
D
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
E
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
NO. 154
Link Soal
Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, KECUALI...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 155
Link Soal
UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Lembaga negara yang berfungsi sebagai representasi rakyat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dalam pembentukan undang-undang adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Ombudsman Republik Indonesia
NO. 156
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 157
Link Soal
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang mengutamakan...
A
Persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah
B
Monopoli negara atas seluruh aset produksi individu
C
Kepentingan pemilik modal asing sebagai prioritas utama
D
Moralitas Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan
E
Keuntungan materiil sebesar-besarnya tanpa batas etika
NO. 158
Link Soal
Konstitusi Indonesia mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan aturan peralihan, kapan batas waktu paling lambat lembaga ini harus sudah terbentuk?
A
17 Agustus 2001
B
17 Agustus 2000
C
17 Agustus 2004
D
17 Agustus 2003
E
17 Agustus 2002
NO. 159
Link Soal
Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
A
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
B
Setiap orang berhak atas status warga Negara
C
Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
D
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
E
Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
NO. 160
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai