Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi kembalinya Indonesia ke UUD 1945 (melalui Dekrit Presiden 1959) adalah karena konstitusi tersebut dinilai sebagai...
A
Konstitusi pertama yang berlaku
B
Warisan nenek moyang
C
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
D
Konstitusi yang paling baik saat ini
E
Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
NO. 162
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 163
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius, termasuk potensi pengikisan oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Apabila nilai-nilai tersebut semakin tergerus dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, implikasi paling kritis yang akan terjadi terhadap Pilar Negara lainnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
A
Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.
B
Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.
C
Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
D
Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.
E
Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.
NO. 164
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978
NO. 165
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 166
Link Soal
Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat berbagai usulan rumusan dasar negara. Dokumen atau peristiwa di bawah ini memuat rumusan Pancasila, KECUALI...
A
Pidato Moh. Hatta tanggal 29 Mei 1945
B
Usulan Moh. Yamin secara tertulis pada 29 Mei 1945
C
Mukadimah Konstitusi RIS 1949
D
Mukadimah UUDS 1950
E
Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
NO. 167
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 168
Link Soal
Ketentuan mengenai simbol negara, yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diatur dalam UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36A
D
36B
E
36C
NO. 169
Link Soal
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.
NO. 170
Link Soal
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35