Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Dalam sistem demokrasi modern, independensi lembaga peradilan sangat vital untuk menjamin keadilan. Ciri utama dari pemerintahan demokrasi yang membedakannya dengan sistem otoriter dalam konteks kekuasaan adalah adanya...
A
Dominasi eksekutif terhadap lembaga legislatif
B
Pemisahan tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif
C
Penyatuan seluruh fungsi kekuasaan di tangan presiden
D
Kontrol militer terhadap keputusan pengadilan
E
Kewenangan parlemen untuk mengintervensi vonis hakim
NO. 202
Link Soal
Demokrasi telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Berikut ini adalah wujud nyata praktik demokrasi di tingkat desa dalam menyelesaikan masalah bersama, KECUALI...
A
Partisipasi aktif warga
B
Hanya mengandalkan doa tanpa usaha
C
Sumbangan materi atau tenaga
D
Gotong royong
E
Kerja bakti
NO. 203
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah adalah mengenai...
A
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
B
Pembatasan masa jabatan Presiden
C
Bentuk negara kepulauan
D
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 204
Link Soal
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.
NO. 205
Link Soal
Untuk menumbuhkan masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila seharusnya diintegrasikan dan diterapkan dalam sistem pendidikan?
A
Hanya fokus pada pengajaran nilai-nilai dan budaya dari kelompok mayoritas di lingkungan sekolah.
B
Mengedukasi seluruh peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam serta sikap hormat terhadap beragam tradisi dan agama yang ada di Indonesia.
C
Menghilangkan atau tidak memasukkan semua unsur perbedaan budaya ke dalam kurikulum pendidikan.
D
Memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya masing-masing tanpa koordinasi pusat.
E
Menggunakan satu bahasa daerah tertentu sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah.
NO. 206
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
NO. 207
Link Soal
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas
NO. 208
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat utopis. Maksud dari pernyataan bahwa Pancasila tidak bersifat utopis adalah...
A
Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai
B
Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup
C
Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan
D
Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis
E
Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman
NO. 209
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 210
Link Soal
Dalam sistem tata negara Indonesia, penyerahan sejumlah wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dikenal dengan istilah...
A
Tugas Pembantuan
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Otonomi Parsial