Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 202
Link Soal
Ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 28E ayat (1)
B
Pasal 28E ayat (2)
C
Pasal 28E ayat (3)
D
Pasal 28A
E
Pasal 27 ayat (2)
NO. 203
Link Soal
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah tata kelola ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, yaitu...
A
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat
B
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
C
Penghapusan jabatan Wakil Presiden
D
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
E
Pembubaran partai-partai politik selain PNI
NO. 204
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.
NO. 205
Link Soal
Bentuk negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) adalah...
NO. 206
Link Soal
Fungsi Pancasila sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Negara
C
Ideologi Nasional
D
Ideologi Terbuka
E
Pandangan Hidup
NO. 207
Link Soal
Sebelum disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945, rancangan dasar negara dikenal sebagai Piagam Jakarta. Panitia yang merumuskan naskah tersebut disebut...
A
Panitia Persiapan Kemerdekaan
B
Panitia Perancang Undang-Undang
C
Panitia Sembilan
D
BPUPKI
E
Panitia Ad Hoc
NO. 208
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan serta melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar adalah...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Presiden dan Wakil Presiden
C
Mahkamah Konstitusi
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Yudisial
NO. 209
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
NO. 210
Link Soal
Mengingat Indonesia adalah organisasi kekuasaan yang menaungi keberagaman suku bangsa, maka kewajiban utama negara sesuai amanat konstitusi adalah...
A
Memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi daerah tertentu
B
Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat
C
Menjamin kelestarian adat istiadat suku mayoritas saja
D
Meningkatkan kesempatan berusaha bagi investor asing
E
Memberikan pelayanan eksklusif bagi birokrat