PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 241
Penyelenggaraan Ujian Nasional (pada masa lalu) atau Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah memiliki tujuan strategis bagi negara. Selain memetakan kualitas, kontribusi utama kebijakan ini dalam konteks pembangunan sektor pendidikan nasional adalah sebagai upaya...
A
Menghemat anggaran belanja negara di sektor pendidikan daerah
B
Mencetak siswa yang hanya pandai menghafal teori
C
Menyeragamkan seluruh buku pelajaran di Indonesia
D
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional (Quality Control)
E
Meningkatkan persaingan tidak sehat antar sekolah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 242
Sikap bangsa Indonesia yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan SARA serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia merupakan bentuk implementasi Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 243
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 244
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 245
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada kewenangan lembaga negara. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 246
Bab III dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat krusial karena mengatur tentang fungsi eksekutif tertinggi. Bab ini menjelaskan mengenai...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
C
Kementerian Negara
D
Pemerintah Daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 247
Pancasila memiliki sifat sebagai ideologi terbuka. Karakteristik utama dari ideologi terbuka adalah kemampuannya untuk...
A
Mengikuti setiap kebijakan politik dari partai pemenang pemilu
B
Menyesuaikan diri dengan kepentingan rezim yang sedang berkuasa
C
Beradaptasi dengan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perubahan zaman
D
Menyerap seluruh budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa filter
E
Menjamin kelangsungan tradisi lama tanpa adanya perubahan sedikitpun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 248
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 249
Lembaga negara yang memiliki otoritas utama dalam mengawal dan menjaga nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Kepolisian Republik Indonesia
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Komisi Pemilihan Umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 250
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, asas demokrasi menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang bercirikan...
A
Voting atau suara terbanyak sejak awal.
B
Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.
C
Musyawarah untuk mencapai mufakat.
D
Mengikuti instruksi negara donor asing.
E
Debat terbuka yang memancing konflik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.