PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 26. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 251
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan di tingkat Provinsi dikenal dengan sebutan...
A
DPR RI
B
DPRD Tingkat I
C
DPRD Tingkat II
D
Dewan Kecamatan
E
Lembaga Musyawarah Desa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 252
Berikut ini adalah jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan RI, KECUALI...
A
Bulu sayap berjumlah 17 helai
B
Bulu di bawah perisai berjumlah 17 helai
C
Bulu leher berjumlah 45 helai
D
Bulu ekor berjumlah 8 helai
E
Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 253
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 254
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilihan umum, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait penetapan tersebut adalah ....
A
Melaksanakan pelantikan presiden dan/atau wakil presiden terpilih
B
Meminta pertanggungjawaban dari presiden/wakil presiden
C
Mengesahkan ketetapan hasil pemilu presiden oleh KPU
D
Memberikan pertimbangan kepada KPU mengenai proses pemilu
E
Berpartisipasi dalam diskusi hasil pemilu presiden bersama KPU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 255
Dalam struktur kelengkapan DPR RI, komisi yang memiliki lingkup tugas di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja adalah...
A
Komisi VII
B
Komisi VIII
C
Komisi IX
D
Komisi X
E
Komisi XI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 256
Rumusan dasar negara yang mencakup prinsip Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan diajukan oleh...
A
Mr. Mohammad Yamin
B
Ki Hajar Dewantara
C
Mr. Soepomo
D
Ir. Soekarno
E
K.H. Agus Salim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 257
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 258
Kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan primer secara layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi...
A
Rumah tinggal, kendaraan pribadi, dan pangan
B
Pakaian, tempat tinggal, dan makan
C
Kebun, alat komunikasi, dan pakaian
D
Sandang, pangan, dan koneksi internet
E
Tempat tinggal, pendidikan, dan kendaraan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 259
Bila kebhinnekaan diartikan sebagai kenyataan yang ada, maka unsur 'ke-tunggal-ika-an' dalam semboyan negara kita bermakna...
A
Kondisi sosiologis masyarakat
B
Tujuan dan cita-cita bersama bangsa
C
Langkah awal pembangunan nasional
D
Identitas sebagai negara yang bebas
E
Kekuasaan yang bersifat mandiri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 260
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu...
A
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Yudikatif, Fungsi Legislatif, dan Fungsi Eksekutif
C
Fungsi Diplomatik, Fungsi Konsultatif, dan Fungsi Pengawasan
D
Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Judisial
E
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.