Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 449. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 281
Link Soal
Setelah periode reformasi, Indonesia mengalami serangkaian amandemen konstitusi yang mengubah secara fundamental struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membangun sistem checks and balances yang lebih kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana dan upaya-upaya yang dianggap publik berpotensi mengembalikan praktik kekuasaan yang cenderung sentralistik atau bahkan melampaui batas kewenangan konstitusional, misalnya melalui revisi undang-undang strategis yang cenderung mengurangi partisipasi publik atau memperkuat dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain.
A
Memastikan semangat checks and balances antarlembaga negara tetap berjalan efektif sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern yang menjunjung tinggi pembatasan kekuasaan.
B
Mencegah amandemen UUD 1945 yang terlalu sering sehingga mengaburkan identitas konstitusional bangsa dan mengurangi legitimasi konstitusi.
C
Menjamin partisipasi publik yang masif dan bermakna dalam setiap proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat.
D
Mempertahankan substansi nilai-nilai Pancasila agar tidak terkikis oleh interpretasi hukum yang legalistik-positivistik dan mengabaikan nilai moral.
E
Menjamin independensi lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi dari intervensi kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif.
NO. 282
Link Soal
Dua tokoh pemikir kenamaan, John Locke dan J.J. Rousseau, merupakan penganut utama yang mengemukakan bahwa negara berasal dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Modern
NO. 283
Link Soal
Nilai Pancasila yang menjiwai terciptanya hubungan sosial yang harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara hak individu dengan kepentingan masyarakat luas adalah...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 284
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, apabila Presiden hendak membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara, maka harus memperoleh persetujuan dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Bank Indonesia (BI)
C
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D
Mahkamah Agung (MA)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 285
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, manakah yang TIDAK dikategorikan sebagai unsur 'Pemerintah Daerah'?
A
Gubernur
B
Walikota
C
DPRD
D
Bupati
E
Dinas Daerah
NO. 286
Link Soal
Di sebuah negara baru bernama Republik Harmoni, yang baru saja meraih kemerdekaan dari penjajahan, muncul berbagai perbedaan pandangan di antara para pemimpin daerah dan kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam, bahkan beberapa di antaranya memiliki gagasan yang saling bertentangan tentang bentuk negara dan dasar filosofisnya. Di tengah situasi yang rawan perpecahan ini, seorang negarawan ulung bernama Bapak Aryo Yudistira tampil dengan gagasan brilian. Ia mengusulkan sebuah landasan pemersatu yang ia namakan "Panca Bhakti", sebuah rumusan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga merangkul semua perbedaan menjadi kekuatan. Visi Bapak Aryo adalah membangun sebuah bangsa yang kokoh, bukan dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan menjadikannya mozaik indah dalam bingkai persatuan.
Berdasarkan narasi di atas, kontribusi Bapak Aryo Yudistira dalam mengusulkan "Panca Bhakti" sebagai landasan pemersatu Republik Harmoni paling relevan dengan pengamalan nilai pilar negara ....
A
Pancasila, sebagai dasar filosofis negara yang mengakomodasi keberagaman demi persatuan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya.
D
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam perbedaan budaya dan suku bangsa.
E
Wawasan Nusantara, sebagai konsep kesatuan wilayah yang utuh.
NO. 287
Link Soal
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
DPR
D
MPR
E
Komisi Yudisial
NO. 288
Link Soal
Pengambilan keputusan atau ketetapan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh...
A
Setengah dari total anggota MPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota MPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari total anggota MPR
NO. 289
Link Soal
Di tengah keragaman budaya dan agama di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan secara efektif untuk memelihara dan memperkuat persatuan bangsa?
A
Membiarkan daerah-daerah dengan perbedaan tersebut mengelola dirinya sendiri tanpa campur tangan pusat.
B
Menyeragamkan seluruh tradisi dan budaya lokal agar sesuai dengan satu budaya nasional.
C
Mengimplementasikan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama serta antar berbagai suku bangsa.
D
Menghapuskan budaya atau tradisi yang tidak sejalan dengan budaya mayoritas yang dominan.
E
Menetapkan dan memberlakukan satu agama tertentu sebagai agama resmi di seluruh wilayah negara.
NO. 290
Link Soal
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 guna mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran badan Konstituante
B
Pembentukan Dewan Penasihat Presiden
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pemberlakuan kembali UUD 1945
E
Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat