Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1339. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi, yang menjadi dasar negara Indonesia, terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Batang Tubuh UUD 1945
D
Maklumat Pemerintah
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 302
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 303
Link Soal
Sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam UUD 1945, implikasi apa yang muncul dari prinsip ini terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah?
A
Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusinya sendiri.
C
Pemerintah daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk menghapus atau mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
NO. 304
Link Soal
Badan khusus PBB yang bertanggung jawab dalam pengawasan standar ketenagakerjaan dan perburuhan internasional adalah...
A
WHO
B
UNESCO
C
ASEAN
D
ILO
E
UNHCR
NO. 305
Link Soal
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...
A
Ius Constituendum
B
Ius Constitutum
C
Hukum Alam
D
Hukum Adat
E
Yurisprudensi
NO. 306
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, bukan tertutup. Makna mendasar dari 'Ideologi Terbuka' dalam konteks kehidupan berbangsa adalah...
A
Menerima masuknya ideologi liberal secara utuh
B
Mampu berinteraksi secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
C
Dapat diubah nilai dasarnya setiap ada pergantian kepemimpinan
D
Merupakan gabungan dari berbagai ideologi negara maju
E
Memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap warga negara
NO. 307
Link Soal
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 308
Link Soal
Sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer yang sering berganti-ganti di Indonesia terjadi pada masa berlakunya...
A
UUD 1945 periode awal
B
Konstitusi RIS 1949
C
UUDS 1950
D
UUD 1945 masa Orde Lama
E
UUD 1945 masa Orde Baru
NO. 309
Link Soal
Siapakah yang memiliki wewenang untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
A
Presiden dengan pertimbangan DPR
B
DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
MPR melalui sidang istimewa
D
Menteri Keuangan
E
Komisi Pemberantasan Korupsi
NO. 310
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.