Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Bagaimana posisi atau kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan amendemen UUD 1945 jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya?
A
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi semua lembaga lainnya.
B
Memiliki kedudukan yang lebih rendah karena kekuasaannya telah dikurangi.
C
Menjadi lembaga yang paling dominan dalam menentukan kebijakan Presiden.
D
Berada pada posisi yang sejajar dengan lembaga negara lainnya (seperti DPR, Presiden, MA).
E
Sebagai lembaga penasihat yang tidak memiliki fungsi legislatif.
NO. 342
Link Soal
Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran (semi-presidensiil) dengan menggabungkan keunggulan sistem presidensial dan parlementer. Negara manakah yang menggunakan sistem tersebut?
A
Amerika Serikat
B
Belanda
C
Perancis
D
Jerman
E
Italia
NO. 343
Link Soal
Nilai-nilai Pancasila dikatakan bersifat universal. Apa maksud dari sifat universalitas tersebut?
A
Pancasila diadopsi secara resmi oleh PBB.
B
Nilai dasar Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan) dapat diterima dan berlaku di negara manapun.
C
Pancasila menghapus batas-batas negara.
D
Semua negara wajib menggunakan lambang Garuda.
E
Pancasila adalah gabungan dari semua ideologi dunia.
NO. 344
Link Soal
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai representasi demokrasi di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadi jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang Pilkada, yaitu...
A
Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.
B
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.
C
Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.
D
Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
E
Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.
NO. 345
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator
NO. 346
Link Soal
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...'. Makna kata 'menjamin' dalam konteks ini adalah...
A
Negara menyediakan agama baru bagi yang belum beragama.
B
Negara hadir memberikan perlindungan hukum dan fasilitas agar warga nyaman beribadah tanpa gangguan.
C
Negara membiayai seluruh kegiatan keagamaan warganya.
D
Negara membebaskan warga untuk tidak memiliki agama (ateis).
E
Negara menentukan tata cara ibadah setiap agama.
NO. 347
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' berencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai seragam sekolah di tingkat SMP yang harus mencerminkan identitas lokal. Namun, daerah tersebut memiliki keberagaman etnis dan agama yang sangat tinggi. Beberapa kelompok masyarakat menginginkan seragam yang menonjolkan ciri khas agama tertentu, sementara kelompok lain menuntut kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai salah satu Pilar Negara harus menjadi landasan utama. Manakah di antara opsi berikut yang paling tepat merefleksikan implementasi prinsip 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perumusan kebijakan seragam sekolah tersebut?
A
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah dengan desain yang netral, tidak menonjolkan simbol agama atau etnis tertentu, namun memungkinkan siswa untuk menggunakan atribut pelengkap keagamaan yang sesuai keyakinan masing-masing secara sukarela.
B
Pemerintah Daerah mengadakan jajak pendapat publik dan mengadopsi desain seragam yang paling banyak disetujui oleh mayoritas penduduk, demi menjaga stabilitas sosial.
C
Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan seragam yang berbeda untuk setiap kelompok etnis dan agama agar setiap identitas dapat terwakili secara adil.
D
Pemerintah Daerah menunda perumusan kebijakan seragam sampai seluruh kelompok masyarakat mencapai kesepakatan mutlak, untuk menghindari konflik.
E
Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah yang didominasi oleh ciri khas agama mayoritas, dengan alasan menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun.
NO. 348
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.
NO. 349
Link Soal
Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...
A
Persaingan bebas (Free fight liberalism)
B
Kekeluargaan
C
Etatisme (Negara sentris)
D
Monopoli pasar
E
Profit maksimal
NO. 350
Link Soal
Dalam kerangka *checks and balances*, lembaga negara manakah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Kementerian Keuangan