Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali
NO. 342
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 343
Link Soal
Implementasi dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan melalui perbuatan...
A
Memperkuat sistem pertahanan dengan senjata nuklir
B
Memajukan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia
C
Aktif melakukan gotong royong membersihkan selokan lingkungan
D
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat warga
E
Mengutamakan produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi
NO. 344
Link Soal
Lembaga yang secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 345
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada perubahan kedua yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, fokus utama perubahannya menyangkut aspek...
A
Kekuasaan kehakiman dan wilayah negara
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Pemilihan Presiden secara langsung
D
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 346
Link Soal
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
D
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 347
Link Soal
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.
NO. 348
Link Soal
Merujuk pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, komponen pajak daerah yang menjadi sumber Dana Bagi Hasil meliputi...
A
PBB, BPHTB, dan PPh
B
Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, dan PPh
C
Pajak Reklame, PBB, dan Cukai
D
Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan PBB
E
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan BPHTB
NO. 349
Link Soal
Pengambilan keputusan atau ketetapan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh...
A
Setengah dari total anggota MPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota MPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari total anggota MPR
NO. 350
Link Soal
Langkah awal reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945. Sidang Umum MPR yang menghasilkan perubahan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober tahun...
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002