PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 37. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 361
Bagaimana posisi atau kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan amendemen UUD 1945 jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya?
A
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi semua lembaga lainnya.
B
Memiliki kedudukan yang lebih rendah karena kekuasaannya telah dikurangi.
C
Menjadi lembaga yang paling dominan dalam menentukan kebijakan Presiden.
D
Berada pada posisi yang sejajar dengan lembaga negara lainnya (seperti DPR, Presiden, MA).
E
Sebagai lembaga penasihat yang tidak memiliki fungsi legislatif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 362
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 363
Meskipun Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri, pengangkatan dan pemberhentian anggotanya tetap melalui prosedur kenegaraan yang melibatkan dua lembaga, yaitu...
A
Ditetapkan Presiden dengan persetujuan DPR
B
Dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD
C
Ditetapkan oleh MA berdasarkan usulan MK
D
Dipilih oleh MPR dengan persetujuan Presiden
E
Ditetapkan oleh MK dengan persetujuan KY

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 364
Pancasila memiliki sifat 'khusus konkret' dalam implementasinya. Hal ini berarti bahwa...
A
Nilai Pancasila diterapkan secara nyata dan dinamis dalam berbagai sektor kehidupan
B
Ilmu pengetahuan tentang Pancasila didasarkan pada riset yang spesifik
C
Pancasila hanya boleh diterapkan di wilayah hukum Indonesia
D
Pancasila adalah hasil adopsi dari nilai-nilai luhur bangsa asing
E
Nilai Pancasila bersifat statis dan tidak dapat diubah pelaksanaannya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 365
BPUPKI menyelenggarakan rangkaian sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang perdana lembaga ini dilaksanakan pada rentang waktu...
A
1 Maret - 1 Juni 1945
B
29 Mei - 22 Juni 1945
C
29 Mei - 1 Juni 1945
D
1 Juni - 22 Juni 1945
E
7 Agustus - 18 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 366
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 367
Sistem kenegaraan yang terdiri dari gabungan dua negara berdaulat dengan satu kepala negara yang sama guna menjaga kedaulatan bersama disebut...
A
Negara Dominion
B
Negara Uni
C
Negara Protektorat
D
Negara Serikat
E
Negara Kesatuan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 368
Bentuk pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah...
A
Monarki
B
Serikat
C
Republik
D
Oligarki
E
Parlementer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 369
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 370
Implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat krusial dalam menjaga persatuan NKRI. Manakah di antara peristiwa berikut yang merupakan BENTUK PELANGGARAN atau bukan cerminan dari semboyan tersebut?
A
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai media instruksi utama di lembaga pendidikan
B
Terjadinya perkawinan campuran antar suku yang berbeda di Indonesia
C
Saling menghargai antar pemeluk agama saat perayaan hari besar keagamaan
D
Konflik horizontal berupa tawuran antar warga desa akibat perbedaan pandangan
E
Pengambilan keputusan di parlemen dilakukan melalui jalur musyawarah mufakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.