Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 41. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 401
Link Soal
Desa Harmoni Jaya, sebuah desa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai model kerukunan antarumat beragama dan suku, mulai mengalami perubahan signifikan. Sejak proyek pembangunan infrastruktur besar yang dikelola oleh pihak luar, muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian warga merasa kelompok mereka kurang diperhatikan dalam distribusi manfaat proyek, sementara kelompok lain merasa hak-hak adat mereka terancam. Para pemuka masyarakat, yang dulunya menjadi perekat, kini kesulitan menyatukan pandangan, bahkan ada beberapa yang justru menyebarkan informasi yang memperuncing perbedaan. Akibatnya, musyawarah desa menjadi sarat konflik, interaksi sosial menurun drastis, dan muncul pembatasan tidak tertulis dalam pergaulan sehari-hari antarwarga dari kelompok yang berbeda. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, dampak negatif paling parah yang mengancam Desa Harmoni Jaya adalah...
A
Terjadinya stagnasi ekonomi dan penurunan pendapatan mayoritas penduduk desa akibat iklim investasi yang buruk.
B
Melemahnya partisipasi politik warga dalam pemilihan pemimpin lokal karena apatisme terhadap proses demokrasi.
C
Munculnya konflik horizontal yang mengancam keutuhan sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat desa.
D
Peningkatan angka putus sekolah di kalangan anak-anak muda karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.
E
Pergeseran budaya lokal akibat penetrasi budaya asing yang tidak terbendung oleh nilai-nilai tradisional.
NO. 402
Link Soal
Nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya telah mendarah daging dalam kebudayaan serta religi bangsa Indonesia jauh sebelum disahkan. Salah satu rangkuman asas tersebut tercermin dalam konsep...
A
Mo Limo
B
Kitab Sutasoma
C
Ajaran Tripitaka
D
Budaya Gotong Royong
E
Peraturan Perundang-undangan
NO. 403
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 404
Link Soal
Berikut ini yang bukan termasuk Four Freedom of Roosevelt adalah …
A
Freedom of Speech
B
Freedom of Poverty
C
Freedom of Fear
D
Freedom of Want
E
Freedom of Worship
NO. 405
Link Soal
Dalam studi kebijakan publik, sebuah peraturan daerah yang melarang masyarakat mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam kategori kebijakan...
A
Distributif
B
Konstituen
C
Redistributif
D
Regulatif
E
Alokatif
NO. 406
Link Soal
Ketentuan mengenai simbol negara, yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diatur dalam UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36A
D
36B
E
36C
NO. 407
Link Soal
Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tercatat telah mengalami proses perubahan atau amandemen sebanyak...
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali
NO. 408
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 409
Link Soal
Unsur perisai yang tergantung di leher burung Garuda Pancasila merupakan simbol yang bermakna...
A
Keberanian rakyat
B
Gagah berani
C
Kepemimpinan nasional
D
Kemasyhuran negara
E
Pertahanan dan perlindungan
NO. 410
Link Soal
Dari berbagai unsur pembentuk negara, manakah yang dianggap sebagai unsur yang paling fundamental atau utama?
A
Sistem persenjataan (Tentara)
B
Pengakuan dari organisasi internasional (PBB)
C
Keberadaan Rakyat
D
Ketersediaan Pejabat Publik
E
Perjanjian Kerjasama Internasional