Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 411
Link Soal
Pada periode Orde Lama, terjadi beberapa peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah...
A
Penerapan sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
B
Tindakan Presiden yang melakukan pembubaran terhadap DPR hasil pemilu.
C
Pemisahan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
D
Adanya pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
E
Pembentukan kabinet yang terdiri dari ahli-ahli di bidangnya (zaken kabinet).
NO. 412
Link Soal
Kebijakan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik atau BBM merupakan contoh implementasi kebijakan fiskal yang berfokus pada bidang...
A
Ekonomi
B
Politik
C
Pertahanan
D
Budaya
E
Hukum
NO. 413
Link Soal
Dalam tinjauan asal mula Pancasila, yang dimaksud dengan 'Causa Efisien' adalah...
A
Nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi materi Pancasila
B
Proses perumusan dalam sidang BPUPKI
C
Asal mula yang menjadikan Pancasila sah sebagai dasar negara
D
Pembahasan oleh para pendiri negara
E
Hak dan kewajiban warga negara yang sama
NO. 414
Link Soal
Salah satu perbedaan fundamental antara naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terletak pada...
A
Urutan sila-sila dalam Pancasila
B
Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa
C
Klausa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Rumusan sistem kedaulatan rakyat
E
Jumlah pasal dalam batang tubuh
NO. 415
Link Soal
Dalam konteks "Causa Efikien" Pancasila, badan atau lembaga negara mana yang memiliki peran krusial dalam mengesahkan Pancasila sehingga resmi menjadi dasar negara Indonesia?
A
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
B
Panitia Sembilan
C
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
D
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 416
Link Soal
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dianggap sebagai wilayah Indonesia meskipun tanahnya berada di Malaysia. Konsep wilayah ini dikenal dengan istilah...
A
Wilayah Teritorial
B
Wilayah ZEE
C
Wilayah Ekstrateritorial
D
Wilayah Landas Kontinen
E
Wilayah Okupasi
NO. 417
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
NO. 418
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.
NO. 419
Link Soal
Sebagai representasi daerah di tingkat nasional, setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah perwakilan tersebut adalah...
A
4 orang
B
5 orang
C
7 orang
D
10 orang
E
12 orang
NO. 420
Link Soal
Wawasan Nusantara mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia yang memprioritaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai wawasan pembangunan, hal ini memiliki makna...
A
Landasan konsepsi ketahanan nasional
B
Mengutamakan persatuan dalam pembangunan segenap aspek kehidupan
C
Pedoman pertahanan dan keamanan semesta
D
Kesatuan kewilayahan yang utuh
E
Wawasan kewilayahan internasional