Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1640. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 451
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 452
Link Soal
Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman dalam persatuan. Bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan kebudayaan?
A
Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.
B
Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.
C
Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.
D
Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.
E
Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.
NO. 453
Link Soal
Sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' merupakan cerminan nilai religius bangsa Indonesia. Dalam perumusan kebijakan terkait kebebasan beragama, bagaimana seharusnya pemerintah mengimplementasikan prinsip ini?
A
Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.
B
Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.
C
Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.
D
Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.
E
Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.
NO. 454
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, serta bersifat mengatur dan memaksa jika dilanggar, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 455
Link Soal
UUD 1945 secara spesifik mengatur identitas nasional Indonesia. Pasal yang menjelaskan bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih adalah...
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 34
NO. 456
Link Soal
Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga stabilitas negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah...
A
Mempertahankan pola (pattern maintenance)
B
Pengaturan dan penyelesaian konflik
C
Disintegrasi bangsa
D
Pencapaian tujuan (goal attainment)
E
Integrasi sosial
NO. 457
Link Soal
Sila Persatuan Indonesia jika tidak dikaitkan dengan sila-sila Pancasila lainnya akan membentuk paham yang sempit dan ekstrem, yaitu...
A
Liberalisme
B
Komunisme
C
Sosialisme
D
Theokrasi
E
Chauvinisme
NO. 458
Link Soal
Pada periode Demokrasi Terpimpin, terjadi praktik-praktik yang menyimpang dari konstitusi dan Pancasila. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah...
A
Adanya pemisahan kekuasaan yang sangat ketat
B
Penguatan peran legislatif terhadap eksekutif
C
Pemisahan antara jabatan menteri dengan pimpinan lembaga negara
D
Ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri negara
E
Penghapusan sistem menteri dalam kabinet
NO. 459
Link Soal
Landasan hukum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 adalah...
A
UU Nomor 25 Tahun 2004
B
UU Nomor 17 Tahun 2006
C
UU Nomor 17 Tahun 2007
D
UU Nomor 18 Tahun 2007
E
UU Nomor 17 Tahun 2008
NO. 460
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan