Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1221. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 471
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dan sekaligus memiliki kekayaan dari keberagaman budaya, etnis, dan agama. Untuk merekatkan persatuan di tengah perbedaan tersebut, negara memiliki simbol-simbol yang merepresentasikan identitas dan filosofi kebangsaan. Dalam konteks ini, seorang pakar konstitusi dalam sebuah seminar nasional menggarisbawahi pentingnya Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai penjelmaan komitmen bangsa terhadap persatuan dalam keberagaman. Merujuk pada UUD 1945, pasal manakah yang secara spesifik dan eksplisit menjadi landasan hukum utama yang menetapkan bentuk dan semboyan Lambang Negara tersebut, sehingga berfungsi sebagai penjaga identitas nasional dan perekat kebangsaan?
A
Pasal yang mengatur bahwa Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.
B
Pasal yang menyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.
C
Pasal yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Pasal yang menetapkan Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya.
E
Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai lambang-lambang negara dengan undang-undang.
NO. 472
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 473
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsinya. Hak DPR yang secara spesifik berupa kewenangan untuk mengajukan anjuran, saran, atau usulan kepada pemerintah (Presiden) disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Petisi
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 474
Link Soal
Di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Akuntabilitas
B
Proporsionalitas
C
Profesionalitas
D
Efisiensi
E
Dekonsentrasi
NO. 475
Link Soal
Konsep yang menyatakan bahwa keberadaan suatu negara merupakan manifestasi dari keinginan Tuhan dan segala sesuatu terjadi atas izin-Nya merujuk pada...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kenyataan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Kekuasaan
E
Teori Modern
NO. 476
Link Soal
Bagaimanakah langkah strategis pemerintah dalam mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional dengan berlandaskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika?
A
Hanya mempromosikan budaya dari suku mayoritas.
B
Memperkenalkan ragam budaya lokal dari berbagai daerah di forum internasional.
C
Membatasi promosi budaya hanya untuk konsumsi dalam negeri.
D
Menyeragamkan budaya lokal agar lebih mudah dipasarkan.
E
Mengadopsi budaya asing sebagai materi promosi utama.
NO. 477
Link Soal
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat syarat-syarat berdirinya tertib hukum di Indonesia. Unsur yang tidak termasuk dalam syarat tertib hukum tersebut adalah...
A
Kesatuan subjek hukum
B
Kesatuan asas kerokhanian (dasar negara)
C
Kesatuan wilayah atau daerah
D
Kesatuan waktu berlakunya
E
Kesatuan kebudayaan daerah
NO. 478
Link Soal
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional
NO. 479
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.
NO. 480
Link Soal
Menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur fisik
B
Pancasila menjadi kerangka pikir, tolak ukur, arah, dan tujuan dari setiap aspek pembangunan
C
Pembangunan dilakukan dengan meniru negara maju sepenuhnya
D
Segala pembangunan harus disetujui oleh pihak asing
E
Pembangunan diprioritaskan untuk kepentingan pejabat negara