Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 551
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal
NO. 552
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 553
Link Soal
ASEAN dibentuk dengan tujuan-tujuan strategis bagi kawasan. Di bawah ini yang BUKAN merupakan tujuan pokok dari berdirinya ASEAN adalah...
A
Mempererat persaudaraan dan kesepahaman antarnegara se-Asia Tenggara
B
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bersama dan proyek kolektif
C
Mendorong kerja sama sosial budaya melalui pertukaran aset kebudayaan
D
Menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
E
Memfasilitasi proses ekstradisi antarnegara anggota
NO. 554
Link Soal
Nilai-nilai dasar dalam sebuah ideologi haruslah berakar dan mencerminkan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Hal ini disebut sebagai dimensi...
A
Dimensi Realita
B
Dimensi Fleksibilitas
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Normatif
E
Dimensi Struktural
NO. 555
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 556
Link Soal
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara Dasar Negara (Pancasila) dengan Konstitusi (UUD 1945)?
A
Konstitusi merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar negara
B
Dasar negara dan konstitusi adalah dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan
C
Konstitusi berkedudukan lebih tinggi daripada dasar negara
D
Dasar negara hanyalah pelengkap dari pasal-pasal konstitusi
E
Konstitusi dapat mengubah kedudukan dasar negara
NO. 557
Link Soal
Dalam sistem peradilan di Indonesia, jika masyarakat mencari keadilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka fungsi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berturut-turut adalah sebagai...
A
Lembaga peradilan banding dan kasasi
B
Lembaga peradilan istimewa
C
Lembaga pengawas tindak pidana korupsi
D
Lembaga penangan perkara berat
E
Lembaga peradilan konstitusi
NO. 558
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
NO. 559
Link Soal
Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan nama...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
KNIP
D
BPUPKI
E
Panitia Kecil
NO. 560
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.