PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 571
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan di tingkat Provinsi dikenal dengan sebutan...
A
DPR RI
B
DPRD Tingkat I
C
DPRD Tingkat II
D
Dewan Kecamatan
E
Lembaga Musyawarah Desa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 572
Pada amandemen pertama UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang mengalami perubahan. Manakah deretan pasal berikut yang termasuk dalam amandemen pertama tersebut?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 573
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 574
Negara terbentuk karena individu yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Pendapat ini sejalan dengan salah satu teori terbentuknya negara, yaitu...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Hukum Murni
C
Teori Perjanjian Masyarakat
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Ketuhanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 575
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 576
Nilai-nilai dasar dalam sebuah ideologi haruslah berakar dan mencerminkan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Hal ini disebut sebagai dimensi...
A
Dimensi Realita
B
Dimensi Fleksibilitas
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Normatif
E
Dimensi Struktural

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 577
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Perubahan yang menghasilkan penyempurnaan pada 'Aturan Peralihan' dan 'Aturan Tambahan' terjadi pada amandemen keempat. Kapan amandemen keempat tersebut dilaksanakan?
A
14-21 Oktober 1999
B
1-11 Agustus 2002
C
7-18 Agustus 2000
D
1-9 November 2001
E
5-15 Juli 2004

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 578
Setelah amandemen UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Struktur keanggotaan MPR yang demikian mencerminkan perwujudan paham konstitusionalisme yang mengedepankan prinsip ....
A
Pemisahan kekuasaan yang ketat antara legislatif dan eksekutif
B
Representasi ganda yang menjamin suara seluruh rakyat dan daerah
C
Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang
D
Kemandirian lembaga yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan
E
Penegasan dominasi pemerintah pusat dalam segala pengambilan keputusan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 579
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai landasan idiil. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai...
A
Hukum dasar tertulis tertinggi
B
Dasar falsafah dan ideologi negara
C
Aturan teknis penyelenggaraan pemerintahan
D
Alat pemersatu dalam keadaan darurat
E
Lambang kedaulatan negara di mata dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 580
Memaknai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pancasila hanya sebagai hiasan dalam dokumen negara.
B
Menjadikan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, orientasi dasar, dan standar evaluasi pembangunan.
C
Mengharuskan rakyat untuk menghafal seluruh butir Pancasila.
D
Menempatkan Pancasila di atas hukum internasional.
E
Menggunakan Pancasila hanya jika terjadi konflik sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.