Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 58. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 571
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 572
Link Soal
Dalam kerangka *checks and balances*, lembaga negara manakah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Kementerian Keuangan
NO. 573
Link Soal
Organisasi regional ASEAN resmi berdiri melalui penandatanganan sebuah kesepakatan diplomatik. Di kota manakah organisasi tersebut didirikan?
A
Jakarta
B
Bangkok
C
Manila
D
Singapura
E
Kuala Lumpur
NO. 574
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 575
Link Soal
Ditinjau dari proses sejarah terjadinya, kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia dipandang sebagai...
A
Filsafat hidup semata
B
Pedoman perilaku teknis
C
Perjanjian luhur seluruh rakyat
D
Cita-cita politik golongan tertentu
E
Produk hukum yang dapat diganti
NO. 576
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 577
Link Soal
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 578
Link Soal
Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ...
A
Sikap dan perilaku anggota masyarakat
B
Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
C
Peraturan perundang-undangan
D
Sistem sosial yang berbeda
E
Pandangan hidup dan kepribadian bangsa
NO. 579
Link Soal
Landasan filosofis dan hukum utama yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Sistem politik pecah belah
B
Mosi Integral Natsir
C
Naskah Batang Tubuh UUD 1945
D
UUD Sementara 1950
E
Pembukaan UUD 1945
NO. 580
Link Soal
Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia terdiri dari...
A
MPR dan BKP
B
MA dan MK
C
Komisi Yudisial dan DPR
D
MA, MK, dan Komisi Yudisial
E
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial