Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 9455. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 611
Link Soal
Dalam praktik hukum, peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Asas Legalitas
E
Asas Akuntabilitas
NO. 612
Link Soal
Identitas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan undang-undang, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A
24
B
25
C
25A
D
25B
E
25C
NO. 613
Link Soal
Implementasi nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diwujudkan secara konsisten oleh setiap warga negara dalam...
A
Lingkup internal keluarga saja
B
Interaksi terbatas dengan rekan sejawat
C
Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D
Situasi tertentu saat berada di bawah pengawasan pihak berwajib
E
Lingkungan kantor saat jam kerja berlangsung
NO. 614
Link Soal
Ketika Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS) pada tahun 1949, status UUD 1945 dalam konteks nasional (federal) adalah...
A
Tidak berlaku sebagai konstitusi federal karena digantikan Konstitusi RIS
B
Hanya berlaku beberapa pasal saja
C
Masih berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia
D
Hanya berlaku di wilayah Jakarta
E
Berlaku berdampingan dengan Konstitusi RIS di seluruh negara bagian
NO. 615
Link Soal
Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur bahwa warga negara Indonesia tidak hanya bangsa asli, tetapi juga bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Bagaimana nilai persatuan tergambar dalam perumusan ketentuan tersebut?
A
Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada mereka yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan.
B
Para perumus UUD 1945 secara cermat mempertimbangkan untuk menyertakan seluruh elemen yang berkontribusi pada perjuangan bangsa.
C
Ketentuan mengenai warga negara dibebaskan dalam tataran hukum internasional.
D
Prosedur penetapan persyaratan menjadi warga negara ditentukan melalui Undang-Undang.
E
Persatuan antarorang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut.
NO. 616
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 617
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan globalisasi yang mengintensifkan polarisasi identitas, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengadopsi nilai-nilai universal. Munculnya berbagai kelompok yang menonjolkan identitas primordial sempit berpotensi mengikis kohesi sosial dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang Pilar Negara menjadi krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pilar Negara bekerja secara sinergis untuk menjaga persatuan dalam keberagaman?
A
UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah membatasi kebebasan berekspresi demi menekan munculnya identitas primordial yang eksklusif, memastikan stabilitas terjaga.
B
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menuntun pada nilai-nilai inklusif dan gotong royong, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip praksis yang menjamin pengakuan serta penghargaan terhadap pluralitas identitas dalam bingkai NKRI.
C
NKRI adalah wadah final bagi persatuan yang mengedepankan kesamaan identitas nasional, sehingga perbedaan-perbedaan primordial harus diselaraskan sepenuhnya di bawah satu bendera kebudayaan.
D
Globalisasi menuntut fleksibilitas nilai, sehingga Pilar Negara lebih relevan sebagai fondasi historis daripada pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dinamis.
E
Penguatan Pilar Negara harus difokuskan pada peningkatan literasi digital dan keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk informasi asing yang memecah belah.
NO. 618
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.
NO. 619
Link Soal
Di Kota Bahari Sentosa, sebuah organisasi kemasyarakatan bernama 'Perkumpulan Warga Adil Sejahtera' (PWAS) semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi komunitas minoritas di wilayah mereka. PWAS beralasan bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat mengganggu 'harmoni lokal' dan 'kemurnian nilai-nilai' yang mereka yakini. Mereka bahkan mulai melakukan intimidasi kecil-kecilan terhadap warga dari komunitas minoritas yang berencana untuk beribadah di tempat sementara. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga minoritas dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Tindakan PWAS tersebut secara nyata berpotensi melanggar salah satu pilar negara Indonesia. Dari sudut pandang **ideologi negara**, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam oleh narasi dan tindakan PWAS di atas?
A
Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, yang nilai-nilainya secara fundamental dicederai oleh tindakan diskriminatif tersebut.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tindakan tersebut secara eksplisit melanggar pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam integritas sosial dan memecah belah persatuan bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan persatuan dalam perbedaan yang harus dijunjung tinggi, dan tindakan PWAS secara terang-benderang menolak prinsip keberagaman tersebut.
E
Semangat gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, karena tindakan tersebut memecah belah persatuan dan kerukunan.
NO. 620
Link Soal
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, amandemen atau perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat keanggotaan dan persetujuan tertentu, yaitu...
A
Dihadiri 1/2 anggota MPR dan disetujui secara aklamasi
B
Dihadiri minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
C
Dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir
D
Disetujui oleh seluruh anggota DPR dan DPD
E
Dihadiri oleh minimal 1/3 anggota MPR dan disetujui oleh suara mayoritas