Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.
NO. 632
Link Soal
Keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa disebut...
A
Statue
B
Custom
C
Jurisprudensi
D
Treaty
E
Doktrin
NO. 633
Link Soal
Semboyan 'sama rata sama rasa' sering dikaitkan dengan ideologi yang menginginkan segala sumber daya diatur secara kolektif untuk kepentingan bersama. Ideologi tersebut dikenal sebagai...
A
Kapitalisme
B
Anarkisme
C
Sosialisme
D
Liberalisme
E
Fasisme
NO. 634
Link Soal
Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 menjadi...
NO. 635
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 636
Link Soal
Landasan yuridis yang memberikan dasar hukum kuat bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing diatur dalam...
A
Sila ke-2 Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945
B
Sila ke-5 Pancasila dan Pasal 30 UUD 1945
C
Sila ke-1 Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945
D
Sila ke-3 Pancasila dan Pasal 31 UUD 1945
E
Sila ke-4 Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945
NO. 637
Link Soal
Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka, namun nilai-nilainya disebut tidak bersifat operasional secara langsung. Apa makna dari pernyataan tersebut?
A
Pancasila membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui instrumen hukum agar dapat diterapkan.
B
Pancasila hanya berisi teori yang tidak mungkin dipraktikkan dalam kehidupan nyata.
C
Nilai Pancasila berubah-ubah setiap saat mengikuti tren global.
D
Pancasila bersifat kaku dan tertutup bagi penafsiran baru.
E
Pancasila hanya berlaku bagi penyelenggara negara, bukan rakyat biasa.
NO. 638
Link Soal
Secara etimologis, istilah 'Pancasila' berasal dari bahasa Sanskerta. Kata 'Sila' dalam bahasa tersebut memiliki arti...
A
Kata hati atau nurani
B
Semboyan atau moto
C
Asas, dasar, atau sendi
D
Kebijaksanaan atau kearifan
E
Pikiran atau gagasan
NO. 639
Link Soal
Konstitusi atau hukum dasar negara memiliki peran krusial dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini yang merupakan cakupan pengaturan dalam hukum dasar negara adalah...
A
Struktur organisasi dan susunan suatu negara
B
Pembatasan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara
C
Pengaturan hubungan vertikal antar lembaga negara
D
Pengaturan hubungan horizontal antar lembaga negara
E
Semua jawaban benar
NO. 640
Link Soal
Di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting. Salah satu kewenangan utama MK adalah dalam hal...
A
Melakukan pengujian materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
B
Membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar hukum.
C
Memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana kasus pidana.
D
Melaksanakan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
E
Bertanggung jawab atas seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung.