Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 65. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 641
Link Soal
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ditegaskan dalam...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
C
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945
D
Pasal 25 UUD 1945
E
Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 642
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Siapakah yang TIDAK termasuk dalam kategori perangkat daerah?
A
Gubernur
B
Bupati
C
Walikota
D
Sekretaris Daerah
E
Menteri Sekretaris Negara
NO. 643
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, terdapat syarat usia minimal bagi seorang warga negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu...
A
Genap berusia 17 tahun
B
Genap berusia 21 tahun
C
Genap berusia 18 tahun
D
Genap berusia 19 tahun atau sudah memiliki KTP
E
Genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
NO. 644
Link Soal
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dikenal istilah 'Dana Perimbangan'. Apa yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
A
Sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional untuk mendanai desentralisasi sesuai potensi daerah.
B
Kewajiban daerah menyerahkan 50% pendapatan asli daerah ke pusat.
C
Subsidi penuh dari pemerintah pusat karena daerah tidak boleh mencari pendapatan sendiri.
D
Sistem di mana daerah kaya mensubsidi daerah miskin secara langsung tanpa perantara pusat.
E
Pembagian keuntungan BUMN yang berlokasi di daerah tersebut.
NO. 645
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi memberikan arah dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks menyatukan cita-cita bersama demi kesejahteraan rakyat, Pancasila berperan sebagai...
A
Dasar Negara
B
Instrumen Bangsa
C
Ideologi Negara
D
Hukum Dasar
E
Lambang Negara
NO. 646
Link Soal
Kata 'Pancasila' sebagai istilah sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Nusantara. Istilah tersebut tercantum dalam sebuah karya sastra kuno, yaitu...
A
Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular
B
Kitab Bharatayuddha karya Mpu Sedah
C
Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca
D
Kitab Hariwangsa karya Mpu Panuluh
E
Kitab Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa
NO. 647
Link Soal
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional.
Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.
NO. 648
Link Soal
Salah satu alasan fundamental dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah karena adanya pasal-pasal yang dianggap...
A
Memiliki sifat multitafsir (dapat diartikan ganda)
B
Membingungkan rakyat dengan pengertian kabur
C
Terlalu mendukung pemerintahan yang otoriter
D
Tidak mampu lagi menampung aspirasi zaman
E
Jumlahnya kurang memadai
NO. 649
Link Soal
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia sebagai...
A
Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan
B
Kompas atau pedoman dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
C
Ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
D
Aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
E
Ideologi tertutup yang harus ditaati secara mutlak
NO. 650
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.