PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 671
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 672
Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 memiliki berbagai kedudukan dan fungsi vital dalam kehidupan berbangsa. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan fungsi normatif dari UUD 1945?
A
Mengikat seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara
B
Memuat aturan-aturan dasar bernegara
C
Berfungsi sebagai hukum tertinggi
D
Menyesuaikan dengan realitas kebutuhan masyarakat sesaat
E
Berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 673
Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di manakah letak penulisan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' pada lambang tersebut?
A
Pada perisai di dada burung Garuda
B
Tergantung di leher burung Garuda
C
Di antara sayap kiri dan kanan
D
Pada pita yang dicengkeram oleh kaki Garuda
E
Di bagian belakang kepala Garuda

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 674
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik pembeda dibandingkan sistem parlementer. Salah satu kelebihan utama dari sistem presidensial, terutama terkait stabilitas eksekutif, adalah...
A
Kepala pemerintahan dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh mosi tidak percaya parlemen
B
Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu (periode) tertentu
C
Parlemen memiliki kendali penuh atas pemilihan menteri-menteri kabinet
D
Penyusunan program kerja sangat bergantung pada koalisi partai di parlemen
E
Lembaga eksekutif merupakan tempat kaderisasi utama bagi anggota legislatif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 675
Sidang Umum MPR 1999, pada tanggal 14-21 Oktober 1999, merupakan perubahan UUD 1945 pada tahap ke ....
A
Kelima
B
Empat
C
Tiga
D
Dua
E
Satu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 676
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 677
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai landasan idiil. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai...
A
Hukum dasar tertulis tertinggi
B
Dasar falsafah dan ideologi negara
C
Aturan teknis penyelenggaraan pemerintahan
D
Alat pemersatu dalam keadaan darurat
E
Lambang kedaulatan negara di mata dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 678
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 679
Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dasar negara. Maksud dari pernyataan tersebut adalah...
A
Pancasila adalah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia.
B
Pancasila menjadi landasan filosofis dan sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan norma.
C
Pancasila sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain saja.
D
Pancasila sebagai alat pemersatu yang bersifat sementara.
E
Pancasila sebagai simbol negara yang tidak wajib dijalankan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 680
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.