Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Upaya untuk memajukan pergaulan di tengah masyarakat demi menjaga keutuhan serta persatuan bangsa merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila...
A
Ketiga
B
Kelima
C
Kesatu
D
Kedua
E
Keempat
NO. 692
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya
NO. 693
Link Soal
Pasal 36A UUD 1945 menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal ini merupakan hasil dari proses perubahan (amandemen) UUD 1945 yang keberapa?
A
Kesatu
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 694
Link Soal
Setiap keputusan yang ditetapkan harus memiliki landasan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan YME serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Prinsip ini adalah pengamalan dari...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Pertama
D
Sila Kelima
E
Sila Keempat
NO. 695
Link Soal
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan. Aturan ini ditetapkan melalui amandemen UUD 1945 yang ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 696
Link Soal
Sila Kelima Pancasila jika dijalankan tanpa keterkaitan dengan sila-sila lainnya akan cenderung membentuk paham...
A
Individualisme
B
Komunisme/Sosialisme Atheis
C
Theokrasi
D
Kosmopolitanisme
E
Fasisme
NO. 697
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
NO. 698
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 699
Link Soal
Salah satu hasil amandemen adalah penegasan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B). Pada tahap amandemen ke berapakah pasal-pasal HAM (Bab XA) ini ditambahkan?
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Tidak ada perubahan
NO. 700
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.