Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik
NO. 692
Link Soal
Salah satu poin krusial yang termuat dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A
Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai hukum dasar
B
Membubarkan lembaga Konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru
C
Memerintahkan Konstituante untuk segera merampungkan tugasnya
D
Menghapus jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Menetapkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baru
NO. 693
Link Soal
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mulai diterapkan pasca-reformasi, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan unsur luar sekolah. Prinsip utama yang menggabungkan kemandirian sekolah dengan peran serta masyarakat disebut...
A
School based management and community based organization
B
School based management and community based participation
C
School based management and community based coordination
D
School based management and community based funding
E
School based management and government based control
NO. 694
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 695
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 696
Link Soal
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
NO. 697
Link Soal
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.
NO. 698
Link Soal
Demokrasi telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Berikut ini adalah wujud nyata praktik demokrasi di tingkat desa dalam menyelesaikan masalah bersama, KECUALI...
A
Partisipasi aktif warga
B
Hanya mengandalkan doa tanpa usaha
C
Sumbangan materi atau tenaga
D
Gotong royong
E
Kerja bakti
NO. 699
Link Soal
Sidang MPR dapat mengagendakan usulan perubahan pasal-pasal UUD jika diajukan oleh syarat minimal anggota, yaitu...
A
Paling sedikit 1/2 dari total anggota DPR
B
Paling sedikit 1/3 dari total anggota MPR
C
Paling sedikit 2/3 dari total anggota MPR
D
Paling sedikit 1/3 dari total anggota DPR
E
Paling sedikit 50% + 1 anggota MPR
NO. 700
Link Soal
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya), pemerintah daerah memiliki kewenangan luas kecuali pada urusan absolut yang tetap dipegang pusat. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk urusan absolut pemerintah pusat (artinya boleh dikelola daerah)?
A
Politik Luar Negeri
B
Pertahanan dan Keamanan
C
Pengelolaan Sumber Daya Alam
D
Yustisi (Peradilan)
E
Moneter dan Fiskal Nasional