Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 2745. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai
NO. 692
Link Soal
UU No. 32 Tahun 2004 (dan perubahannya) mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, asas yang diterapkan adalah...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 693
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali ...
A
Dasar Negara
B
Asas politik Negara
C
Ketentuan UUD
D
Bentuk Negara
E
Tujuan Negara
NO. 694
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 695
Link Soal
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur agar berjalan harmonis. Asas di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur urusannya sendiri disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Desentralisasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Sentralisasi
NO. 696
Link Soal
Negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan terbesar yang mencakup beberapa unsur konstitutif. Unsur-unsur pembentuk negara tersebut terdiri dari...
A
Wilayah, Rakyat, dan Badan Hukum yang mengatur
B
Wilayah, Rakyat, dan kekayaan Sumber Daya Alam
C
Rakyat, Lingkungan hidup, dan sosok Presiden
D
Kekuatan militer, Polisi, dan luas Wilayah
E
Wilayah kedaulatan, Polisi, dan Tentara nasional
NO. 697
Link Soal
Dalam konteks bentuk negara kesatuan yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan prinsip penyelenggaraan negara?
A
Kekayaan alam dan budaya antardaerah harus diseragamkan demi stabilitas pusat
B
Penyelenggaraan negara dilakukan dengan jaminan otonomi seluas-luasnya kepada daerah
C
Daerah diberi hak untuk berkembang sesuai potensi dan kekayaan masing-masing
D
Pemerintah pusat memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
Negara memfasilitasi keragaman antardaerah sebagai kekayaan nasional
NO. 698
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 699
Link Soal
Dalam kerangka *checks and balances*, lembaga negara manakah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Kementerian Keuangan
NO. 700
Link Soal
Dalam konteks syarat berdirinya negara, 'pengakuan dari negara lain' dikategorikan sebagai unsur yang bersifat...
A
Fakultatif
B
Tambahan
C
Mutlak
D
Opsional
E
Temporer