PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 711
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 712
Secara terminologi hukum dan tata negara, apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
A
Hanya peraturan yang tertulis dalam lembaran negara
B
Himpunan hukum tidak tertulis saja
C
Kumpulan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis
D
Pidato kenegaraan presiden
E
Kesepakatan politik antara partai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 713
Pembangunan perekonomian yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjamin kesejahteraan bersama merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 714
Desa Harmoni Jaya, sebuah desa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai model kerukunan antarumat beragama dan suku, mulai mengalami perubahan signifikan. Sejak proyek pembangunan infrastruktur besar yang dikelola oleh pihak luar, muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian warga merasa kelompok mereka kurang diperhatikan dalam distribusi manfaat proyek, sementara kelompok lain merasa hak-hak adat mereka terancam. Para pemuka masyarakat, yang dulunya menjadi perekat, kini kesulitan menyatukan pandangan, bahkan ada beberapa yang justru menyebarkan informasi yang memperuncing perbedaan. Akibatnya, musyawarah desa menjadi sarat konflik, interaksi sosial menurun drastis, dan muncul pembatasan tidak tertulis dalam pergaulan sehari-hari antarwarga dari kelompok yang berbeda. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, dampak negatif paling parah yang mengancam Desa Harmoni Jaya adalah...
A
Terjadinya stagnasi ekonomi dan penurunan pendapatan mayoritas penduduk desa akibat iklim investasi yang buruk.
B
Melemahnya partisipasi politik warga dalam pemilihan pemimpin lokal karena apatisme terhadap proses demokrasi.
C
Munculnya konflik horizontal yang mengancam keutuhan sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat desa.
D
Peningkatan angka putus sekolah di kalangan anak-anak muda karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.
E
Pergeseran budaya lokal akibat penetrasi budaya asing yang tidak terbendung oleh nilai-nilai tradisional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 715
Sidang pertama PPKI yang dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945) menghasilkan keputusan penting bagi ketatanegaraan Indonesia, yaitu...
A
Membentuk Tentara Keamanan Rakyat
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Mengesahkan UUD 1945 dan memilih Presiden serta Wakil Presiden
D
Mendirikan partai politik tunggal
E
Menetapkan bendera Merah Putih sebagai bendera pusaka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 716
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 717
Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena ...
A
Kedaulatan berada di tangan rakyat
B
Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
C
Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
D
Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung
E
Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 718
Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 719
Pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum di Indonesia wajib berlandaskan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Asas ini ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 18
B
Pasal 20
C
Pasal 22A
D
Pasal 22E
E
Pasal 23

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 720
Presiden memiliki kewenangan yudikatif tertentu yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan mengenai wewenang Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 14 Ayat 1
B
Pasal 14 Ayat 2
C
Pasal 13 Ayat 1
D
Pasal 11 Ayat 2
E
Pasal 23 Ayat 2

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.