Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 2345. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 721
Link Soal
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari ...
A
Supersemar 11 Maret 1966
B
Pembukaan UUD 1945 alinea 1
C
Pembukaan UUD 1945 alinea 4
D
Dekrit Presiden
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 722
Link Soal
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 mengenai Referendum akhirnya dicabut dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998. Alasan mendasar pencabutan ketetapan tersebut adalah...
A
Dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 37 UUD 1945
B
Memberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada lembaga eksekutif
C
Mekanisme referendum dianggap terlalu mahal dan tidak efektif
D
Menghambat proses demokratisasi di era Reformasi
E
Tidak lagi relevan dengan kondisi politik internasional
NO. 723
Link Soal
Perjanjian Renville membawa dampak besar bagi kedaulatan Indonesia. Berikut merupakan poin-poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut, KECUALI...
A
TNI diinstruksikan untuk hijrah ke wilayah RI
B
Indonesia diakui sebagai bagian dari RIS
C
Belanda mengakui Jawa sepenuhnya sebagai wilayah Republik Indonesia
D
Akan dilaksanakan pemilu guna membentuk Dewan Konstitusi RIS
E
Pengakuan Yogyakarta sebagai wilayah RI
NO. 724
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Presiden memiliki kekuasaan tak terbatas
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Hukum dibuat semata-mata untuk kepentingan penguasa
D
Rakyat tidak memiliki hak untuk mengawasi pemerintah
E
Lembaga eksekutif berada di atas lembaga yudikatif
NO. 725
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara
NO. 726
Link Soal
Dalam asas kewarganegaraan, 'Ius Soli' adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang yang didasarkan pada...
A
Garis keturunan orang tua
B
Tempat kelahiran
C
Proses pewarganegaraan
D
Agama yang dianut
E
Status perkawinan
NO. 727
Link Soal
Presiden memiliki kewenangan yudikatif tertentu yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan mengenai wewenang Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 14 Ayat 1
B
Pasal 14 Ayat 2
C
Pasal 13 Ayat 1
D
Pasal 11 Ayat 2
E
Pasal 23 Ayat 2
NO. 728
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri
NO. 729
Link Soal
Asas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru akan membatalkan keberlakuan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama adalah...
A
Lex Posterior Derogat Legi Priori
B
Lex Specialis Derogat Legi Generali
C
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
D
Asas Legalitas
E
Asas Teritorial
NO. 730
Link Soal
Dalam kajian filsafat Pancasila, tindakan BPUPKI yang berhasil merumuskan bentuk, sistematika, dan nama Pancasila dikategorikan sebagai asal mula...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima