Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 75. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 741
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, bagaimanakah semestinya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dijalankan dalam bingkai NKRI?
A
Daerah diberikan kekuasaan mutlak atas seluruh urusan pemerintahan.
B
Pemerintah daerah dilarang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
C
Pusat menangani kebijakan berskala nasional, sedangkan daerah mengurus urusan lokal sesuai kebutuhan.
D
Pusat mengambil alih seluruh aspek pemerintahan daerah.
E
Daerah dibebaskan dari kepatuhan terhadap undang-undang nasional.
NO. 742
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 743
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai paradoksal yang mencerminkan realitas bangsa. Manakah perilaku yang paling mencerminkan implementasi nilai tersebut dalam pergaulan lintas budaya?
A
Menganggap budaya sendiri paling unggul dibanding budaya lain
B
Mempelajari budaya lain hanya untuk mencari kelemahannya
C
Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan tetap mengutamakan persatuan
D
Menghilangkan identitas budaya daerah demi menjadi nasionalis sejati
E
Hanya bergaul dengan kalangan satu suku untuk menjaga kemurnian adat
NO. 744
Link Soal
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945 memiliki hubungan kausal-organis. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bagian dari hubungan tersebut?
A
Penetapan Pancasila sebagai dasar filosofis negara
B
Bentuk negara Indonesia adalah Republik
C
Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
D
Kedudukan Undang-Undang Dasar secara hierarki berada di atas Pancasila
E
Negara Indonesia ditegaskan bukan sebagai negara sekuler
NO. 745
Link Soal
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966
NO. 746
Link Soal
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.
NO. 747
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa variasi pelaksanaannya. Pernyataan di bawah ini yang BUKAN termasuk variasi (penyesuaian) sistem presidensial di Indonesia adalah...
A
Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
B
Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
C
Pengangkatan pejabat negara oleh Presiden memerlukan pertimbangan DPR
D
Kebijakan tertentu Presiden memerlukan persetujuan DPR
E
Parlemen memiliki kekuasaan besar dalam legislasi dan anggaran
NO. 748
Link Soal
Wewenang Presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 ayat 1. Ketentuan ini merupakan hasil dari...
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Naskah Asli UUD 1945
NO. 749
Link Soal
Ir. Soekarno menawarkan konsep 'Trisila' sebagai pemerasan dari Pancasila. Apa saja unsur yang terdapat dalam Trisila tersebut?
A
Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan
B
Kebangsaan, Musyawarah, dan Gotong Royong
C
Ketuhanan, Keadilan, dan Adab
D
Nasionalisme, Agama, dan Komunisme
E
Persatuan, Kekeluargaan, dan Mufakat
NO. 750
Link Soal
Mekanisme *Check and Balances* sangat penting dalam demokrasi. Salah satu wujud pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui 'Hak Interpelasi'. Apa yang dimaksud dengan hak tersebut?
A
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah.
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.
C
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang.
E
Hak untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatan.