PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1466. Lihat semua soal

NO. 741
Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
A
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
B
Setiap orang berhak atas status warga Negara
C
Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
D
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
E
Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 742
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 743
Sistem pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu Presiden. Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 pada Bab...
A
Bab III
B
Bab IV
C
Bab V
D
Bab VI
E
Bab VII

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 744
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur. Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 745
Seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria berikut, yaitu...
A
Melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela
B
Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan
C
Dinyatakan bersalah dalam kasus pidana berdasarkan putusan inkrah
D
Sudah memasuki batasan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun
E
Tercatat tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai hakim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 746
Pada periode Demokrasi Terpimpin, terjadi praktik-praktik yang menyimpang dari konstitusi dan Pancasila. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah...
A
Adanya pemisahan kekuasaan yang sangat ketat
B
Penguatan peran legislatif terhadap eksekutif
C
Pemisahan antara jabatan menteri dengan pimpinan lembaga negara
D
Ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri negara
E
Penghapusan sistem menteri dalam kabinet

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 747
Apabila Sila Pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dipisahkan dari sila-sila lainnya, maka paham yang berpotensi muncul adalah...
A
Demokrasi Liberal
B
Kosmopolitanisme
C
Theokrasi Absolut
D
Chauvinisme
E
Komunisme Atheis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 748
Menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur fisik
B
Pancasila menjadi kerangka pikir, tolak ukur, arah, dan tujuan dari setiap aspek pembangunan
C
Pembangunan dilakukan dengan meniru negara maju sepenuhnya
D
Segala pembangunan harus disetujui oleh pihak asing
E
Pembangunan diprioritaskan untuk kepentingan pejabat negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 749
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini dikenal sebagai...
A
Sentralisasi
B
Dekonsentrasi
C
Tugas Pembantuan
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 750
Konsep yang menyatakan bahwa keberadaan suatu negara merupakan manifestasi dari keinginan Tuhan dan segala sesuatu terjadi atas izin-Nya merujuk pada...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kenyataan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Kekuasaan
E
Teori Modern

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.