PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 76. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 751
Untuk menumbuhkan masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila seharusnya diintegrasikan dan diterapkan dalam sistem pendidikan?
A
Hanya fokus pada pengajaran nilai-nilai dan budaya dari kelompok mayoritas di lingkungan sekolah.
B
Mengedukasi seluruh peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam serta sikap hormat terhadap beragam tradisi dan agama yang ada di Indonesia.
C
Menghilangkan atau tidak memasukkan semua unsur perbedaan budaya ke dalam kurikulum pendidikan.
D
Memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya masing-masing tanpa koordinasi pusat.
E
Menggunakan satu bahasa daerah tertentu sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 752
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 753
Sistem pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) diatur menggunakan sistem...
A
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
B
Sistem proporsional tertutup
C
Sistem campuran (mixed system)
D
Sistem distrik mayoritas
E
Sistem distrik tunggal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 754
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 755
Dalam sejarah perumusan dasar negara, siapakah figur yang pertama kali memberikan saran agar frasa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan resmi negara?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 756
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada bidang tertentu. Bidang manakah yang menjadi kewenangan DPD?
A
Pertahanan dan Keamanan
B
Hubungan Luar Negeri
C
Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
D
Peradilan dan Hukum Pidana
E
Moneter dan Fiskal Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 757
Bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, Pancasila menjalankan peran penting sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Dasar negara
C
Falsafah hidup bangsa
D
Sumber hukum
E
Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 758
Pada masa awal kemunculannya, penggunaan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular memiliki tujuan utama yaitu...
A
Menjadi semboyan resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia
B
Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit
C
Menciptakan kerukunan dan toleransi agar penganut agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai
D
Menyatukan beragam etnis di Nusantara dalam satu bahasa nasional
E
Sebagai syarat masuk ke dalam teks Kitab Ramayana

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 759
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi daerah diberikan kepada setiap provinsi untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah ini dapat tetap konsisten dengan prinsip NKRI?
A
Mengizinkan daerah untuk beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan atau intervensi dari pemerintah pusat.
B
Memberikan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk menyusun konstitusinya sendiri.
C
Melaksanakan otonomi daerah dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
D
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
E
Membiarkan pemerintah pusat mengabaikan aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 760
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.