Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 463. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 771
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 772
Link Soal
Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekano dan diresmikan pemakaiannya dalam ...
A
Sidang PBB
B
Konferensi Asia - Afrika
C
Sidang Kabinet RIS
D
Kraton Kadriyah Pontianak
E
Konferensi Meja Bundar
NO. 773
Link Soal
Salah satu prinsip Demokrasi Pancasila adalah 'Berkedaulatan Rakyat'. Apa konsekuensi logis dari prinsip ini bagi penyelenggara negara?
A
Rakyat bebas berbuat apa saja tanpa aturan.
B
Pemerintah harus selalu menuruti keinginan demonstran.
C
Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan golongan/pribadi.
D
Negara tidak boleh memiliki pemimpin yang kuat.
E
Setiap keputusan harus melalui referendum nasional.
NO. 774
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang memuat butir-butir pengamalan nilai Pancasila secara historis diatur dalam ketetapan MPR tertentu. Ketetapan tersebut adalah...
A
TAP MPR No. V/MPR/1978
B
TAP MPR No. I/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1978
D
TAP MPR No. II/MPR/1978
E
TAP MPR No. III/MPR/1978
NO. 775
Link Soal
Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang benar dari tingkat tertinggi ke terendah adalah...
A
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
B
UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
C
Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda
D
UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
E
UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
NO. 776
Link Soal
Berikut adalah nama-nama wilayah administratif. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari negara bagian Amerika Serikat?
A
Wyoming
B
Colorado
C
Idaho
D
Roskilde
E
Delaware
NO. 777
Link Soal
Jaminan perlindungan terhadap fakir miskin serta anak-anak yang terlantar oleh negara ditegaskan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 32
B
Pasal 33
C
Pasal 34
D
Pasal 35
E
Pasal 36
NO. 778
Link Soal
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.
NO. 779
Link Soal
Ciri utama yang membedakan sistem pemerintahan dengan kabinet presidensial adalah...
A
Menteri-menteri bertanggung jawab penuh kepada lembaga legislatif
B
Presiden menjalankan peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C
Kabinet memiliki kedudukan yang setara dengan parlemen
D
Adanya pemisahan kekuasaan yang mutlak antara wakil presiden dan presiden
E
Parlemen memiliki kekuasaan tunggal dalam mengesahkan anggaran negara
NO. 780
Link Soal
Struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen terdiri atas...
A
20 Bab
B
22 Bab
C
21 Bab
D
23 Bab
E
24 Bab