Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1256. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 841
Link Soal
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003
NO. 842
Link Soal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara pusat yang memegang kekuasaan negara sesuai konstitusi meliputi...
A
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
B
MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK
C
DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
D
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
E
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan MK
NO. 844
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Kementerian Dalam Negeri
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Kejaksaan Agung
E
Sekretariat Negara
NO. 845
Link Soal
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.
NO. 846
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 847
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 848
Link Soal
Sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam UUD 1945, implikasi apa yang muncul dari prinsip ini terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah?
A
Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusinya sendiri.
C
Pemerintah daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk menghapus atau mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
NO. 849
Link Soal
Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Ketiga
C
Alinea Keempat
D
Alinea Kedua
E
Alinea Kelima
NO. 850
Link Soal
Sifat Bhinneka Tunggal Ika dimana perbedaan keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu dan kesepakatannya, disebut dengan sifat...
A
Divergen
B
Konvergen
C
Formalitas
D
Informal
E
Sektarian