PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 87. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 861
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...
A
Keputusan Gubernur/Bupati
B
Instruksi Presiden
C
Peraturan Daerah (Perda)
D
Peraturan Menteri Dalam Negeri
E
Undang-Undang (UU)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 862
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 863
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu...
A
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Yudikatif, Fungsi Legislatif, dan Fungsi Eksekutif
C
Fungsi Diplomatik, Fungsi Konsultatif, dan Fungsi Pengawasan
D
Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Judisial
E
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 864
Pada masa berlakunya UUD 1945 di periode awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang secara konstitusional dianut oleh Indonesia adalah...
A
Sistem Parlementer
B
Sistem Konstitusional Jepang
C
Sistem Presidensiil
D
Sistem Kedaulatan Terpimpin
E
Sistem Monarki Konstitusional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 865
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 866
Dalam sistem pembagian kekuasaan (Trias Politika), Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan roda administrasi negara. Jabatan ini dikategorikan ke dalam kekuasaan...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksaminatif
D
Eksekutif
E
Federatif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 867
Konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis) yang didukung oleh tokoh PKI seperti D.N. Aidit pada masa Demokrasi Terpimpin, terbukti gagal menyatukan bangsa. Mengapa konsep ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama?
A
Karena mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan negara.
B
Karena memberikan ruang bagi ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateisme) untuk berkembang.
C
Karena menggabungkan golongan agama dengan golongan nasionalis sekuler.
D
Karena menolak bantuan asing dari blok Barat dan Timur.
E
Karena menghapus peran militer dalam pemerintahan sipil.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 868
Apa sebutan bagi penyerahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu?
A
Desentralisasi
B
Tugas Pembantuan
C
Dekonsentrasi
D
Sentralisasi
E
Otonomi Khusus

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 869
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 870
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, sila pertama yang berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' disimbolkan dengan...
A
Pohon beringin
B
Rantai emas
C
Padi dan kapas
D
Bintang
E
Kepala banteng

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.