Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 2650. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 82
Link Soal
Dalam UUD 1945, terdapat pasal yang secara khusus mengatur mekanisme atau tata cara perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketentuan tersebut termuat dalam...
A
Pasal 33
B
Pasal 34
C
Pasal 35
D
Pasal 36
E
Pasal 37
NO. 83
Link Soal
Hak kewarganegaan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu biologisnya disebut …
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Stelsel aktif
D
Stelsel pasif
E
Repudiasi
NO. 84
Link Soal
Pasal 28I UUD 1945 menegaskan tentang hak asasi manusia yang non-derogable (tidak dapat dikurangi). Bagaimana pemerintah harus menerapkan ini dalam penegakan hukum?
A
Membatasi hak warga negara tertentu demi alasan ketertiban.
B
Melindungi dan menghormati HAM setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial.
D
Hak asasi hanya diberikan kepada warga yang tidak pernah melanggar hukum.
E
Menghapus hak asasi jika dianggap mengganggu stabilitas.
NO. 85
Link Soal
Salah satu dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 'Dimensi Fleksibilitas'. Apa yang dimaksud dengan dimensi tersebut?
A
Ideologi berakar dari budaya dan sejarah masyarakat itu sendiri
B
Ideologi berisi cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
C
Ideologi memiliki keluwesan untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Ideologi bersifat kaku dan harus dijalankan secara dogmatis
E
Ideologi hanya berlaku untuk golongan tertentu
NO. 86
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik
NO. 87
Link Soal
Dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, proses pemilihan umum untuk mengisi kursi legislatif di tingkat pusat (DPR) dan daerah (DPRD) memiliki mekanisme yang spesifik terkait entitas yang berhak mengajukan calon. Jika suatu entitas digambarkan sebagai pilar utama yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik kolektif, menyeleksi kader, serta memiliki legitimasi konstitusional untuk mendaftarkan kandidat dalam kontestasi legislatif, sehingga partisipasi publik dapat terwadahi secara terstruktur, maka entitas yang dimaksud adalah...
A
Badan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan adil.
B
Entitas yang mewadahi aspirasi politik kolektif dan memiliki mekanisme seleksi internal kader untuk diusulkan.
C
Organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan hidup.
D
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal dan tidak sedang dicabut hak politiknya.
E
Kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan kebijakan publik.
NO. 88
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 89
Link Soal
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 90
Link Soal
Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)?
A
Badan Kepegawaian Negara
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Badan Urusan Logistik
D
Badan Pusat Statistik
E
Badan Intelijen Negara