Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1866. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar
NO. 12
Link Soal
Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Bagi seorang guru di daerah terpencil (3T), wujud konkret bela negara yang paling relevan dengan profesinya adalah...
A
Melatih siswa baris-berbaris setiap pagi agar disiplin militer.
B
Mengajar dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan cinta tanah air.
C
Mengumpulkan donasi untuk membeli senjata bagi tentara.
D
Mewajibkan siswa menghafal nama-nama pahlawan saja.
E
Ikut serta dalam patroli keamanan desa setiap malam.
NO. 13
Link Soal
Di era digitalisasi dan globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer semata, melainkan meluas ke ranah siber, ideologi radikal, disinformasi, hingga ketidakstabilan ekonomi global. Dalam konteks ini, partisipasi setiap warga negara dalam upaya Bela Negara harus bergeser dari paradigma tradisional menjadi lebih komprehensif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi partisipasi Bela Negara di tengah kompleksitas ancaman kontemporer?
A
Partisipasi Bela Negara harus difokuskan pada peningkatan kekuatan militer dan pelatihan wajib militer bagi seluruh warga negara untuk menghadapi ancaman fisik yang mungkin terjadi.
B
Bela Negara diwujudkan melalui penguatan identitas nasional, literasi digital untuk menangkal hoaks, pengembangan inovasi, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan.
C
Peran utama Bela Negara adalah memastikan setiap warga negara siap secara fisik dan mental untuk menjadi garda terdepan dalam pertahanan sipil menghadapi bencana alam dan konflik sosial.
D
Partisipasi warga negara dalam Bela Negara di masa kini lebih tepat diartikan sebagai kewajiban untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut transparansi anggaran pertahanan negara.
E
Esensi Bela Negara kontemporer menuntut warga negara untuk berinvestasi dalam teknologi pertahanan canggih dan mendukung industri strategis agar negara memiliki daya tawar di kancah internasional.
NO. 14
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 15
Link Soal
Di sebuah desa adat yang terpencil, praktik budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun mulai terkikis oleh pengaruh budaya global dan modernisasi yang masuk melalui media digital. Generasi muda di desa tersebut kehilangan minat terhadap bahasa daerah, ritual adat, dan sistem pengelolaan lingkungan tradisional, beralih pada gaya hidup konsumtif. Fenomena ini menyebabkan kekhawatiran para sesepuh adat akan hilangnya identitas dan kohesi sosial masyarakat mereka.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling mendasar dari terkikisnya kearifan lokal dan identitas budaya bagi ketahanan nasional Indonesia, serta bagaimana peran ASN yang paling strategis dalam menyikapi fenomena ini?
A
Tergerusnya kearifan lokal mengurangi potensi desa sebagai destinasi wisata budaya, sehingga ASN perlu menginisiasi program ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
B
Melemahnya identitas budaya lokal dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki terhadap warisan bangsa, sehingga ASN harus menjadi fasilitator bagi program revitalisasi budaya dan edukasi multikultural.
C
Hilangnya kohesi sosial di tingkat lokal dapat memicu konflik dan perpecahan, sehingga ASN perlu memperkuat peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai perekat sosial.
D
Ketergantungan pada budaya asing mengancam Pancasila sebagai filter, sehingga ASN perlu membatasi akses masyarakat terhadap informasi digital yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
E
Terkikisnya nilai-nilai lokal dapat mengikis pondasi Bhinneka Tunggal Ika, merusak karakter bangsa dan kebanggaan nasional, sehingga melemahkan ketahanan ideologi dan kohesi sosial sebagai bentuk Bela Negara non-militer.
NO. 16
Link Soal
Melalui kesepakatan ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality), apa harapan utama dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara?
A
Agar negara maju bersedia memberikan bantuan teknologi nuklir
B
Agar negara adidaya tidak melakukan intervensi dalam konflik internal kawasan
C
Agar seluruh anggota ASEAN resmi bergabung menjadi anggota blok non-blok
D
Agar negara besar membatasi pengaruh militer dan politik mereka di Asia Tenggara
E
Agar terjalin pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara adidaya
NO. 17
Link Soal
Untuk menjaga keutuhan wilayah perbatasan sebagai bagian dari Bela Negara, tindakan strategis apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah?
A
Mengurangi intensitas pengawasan di wilayah perbatasan karena biaya operasional yang tinggi.
B
Meningkatkan pengawasan dan membangun infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan guna mencegah pelanggaran kedaulatan.
C
Menyerahkan pengelolaan wilayah perbatasan kepada otoritas negara tetangga.
D
Mengurangi kehadiran aparat keamanan di sepanjang garis perbatasan negara.
E
Mengabaikan ancaman di wilayah perbatasan dengan alasan fokus utama pada wilayah inti dalam negeri.
NO. 18
Link Soal
Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam konteks ini, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi krusial dalam mewujudkan Bela Negara. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling akurat menggambarkan implementasi Bela Negara yang komprehensif di era kontemporer?
A
Mendorong peningkatan anggaran pertahanan negara secara masif dan wajib militer bagi seluruh pemuda untuk menghadapi ancaman militer tradisional dan modern.
B
Melibatkan setiap warga negara dalam upaya kolektif menjaga ketahanan nasional di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, kebudayaan, lingkungan hidup, serta melawan hoaks dan radikalisme.
C
Mengedepankan kebijakan isolasionisme untuk meminimalisir pengaruh budaya asing dan ideologi transnasional yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur bangsa.
D
Fokus pada pengembangan teknologi persenjataan canggih dan intelijen siber untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan siber dari pihak eksternal.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi TNI dan Polri, sementara masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
NO. 19
Link Soal
Untuk mengatasi ancaman radikalisme, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman Bela Negara di kalangan generasi muda. Bagaimana implementasi program Bela Negara di lingkungan sekolah mampu berkontribusi dalam memerangi radikalisme?
A
Mendorong partisipasi siswa yang lebih aktif dalam dinamika politik.
B
Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme sejak usia dini.
C
Mewajibkan semua siswa untuk mengikuti program pelatihan kemiliteran.
D
Menginisiasi adanya kompetisi atau persaingan ideologi di antara para siswa.
E
Mengurangi porsi pendidikan keagamaan dalam kurikulum sekolah.
NO. 20
Link Soal
Mengingat peningkatan ancaman ideologi radikal, langkah strategis apa yang paling efektif untuk memperkokoh Pancasila sebagai fondasi ideologi bangsa?
A
Menyebarluaskan ideologi radikal sebagai opsi lain.
B
Membatasi penanaman nilai Pancasila hanya pada lingkungan militer.
C
Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.
D
Mengurangi kurikulum pengajaran Pancasila di lembaga pendidikan.
E
Mendelegasikan pengelolaan masalah ideologi kepada entitas asing.