Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Dengan meningkatnya ancaman penyebaran radikalisme melalui media sosial, bagaimana partisipasi terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi?
A
Mengabaikan konten-konten radikal yang muncul di platform media sosial.
B
Menyebarluaskan paham radikal dengan dalih kebebasan berekspresi.
C
Melaporkan materi radikal dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian serta nasionalisme.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada otoritas pemerintah.
E
Menghindari penggunaan media sosial secara keseluruhan.
NO. 32
Link Soal
Seorang warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertahanan negara, berkeinginan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara. Namun, ia ingin memastikan bahwa partisipasinya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mencerminkan esensi sejati dari bela negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks non-militer. Manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling fundamental dan komprehensif bagi warga negara dalam situasi damai, yang juga memperkuat ketahanan nasional secara holistik?
A
Aktif mengikuti pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan pemerintah bagi warga sipil guna mempersiapkan diri dalam kondisi darurat militer.
B
Mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran militer dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bentuk kepedulian.
C
Mengembangkan potensi diri secara optimal di bidang profesi masing-masing, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum.
D
Mengorganisir demonstrasi damai untuk menuntut pemerintah lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dari ancaman luar.
E
Menyebarkan informasi positif tentang Indonesia di media sosial untuk melawan narasi negatif dari pihak asing dan menjaga citra baik negara.
NO. 33
Link Soal
Terdapat berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi yang secara khusus mengoordinasikan standar dan layanan komunikasi elektronik secara global adalah...
A
UNCTAD
B
ILO
C
UNESCO
D
ITU (International Telecommunication Union)
E
FAO
NO. 34
Link Soal
Mengingat keberagaman Indonesia, penting bagi warga negara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dari opsi berikut, manakah yang paling mencerminkan aktualisasi Sila Ketiga Pancasila, 'Persatuan Indonesia'?
A
Membantu tetangga dalam persiapan upacara adat budayanya.
B
Menghargai dan menerima keputusan yang dibuat secara bersama meskipun ada perbedaan pendapat.
C
Menunjukkan rasa empati dan kepedulian kepada tetangga yang tertimpa bencana.
D
Memiliki rasa bangga dan menggunakan Bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari.
E
Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan antarumat beragama.
NO. 35
Link Soal
Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3), upaya bela negara dinyatakan sebagai...
A
Kewajiban militer bagi seluruh pemuda
B
Hak dan kewajiban setiap warga negara
C
Tanggung jawab utama TNI dan Polri
D
Sukarela bagi yang memenuhi syarat fisik
E
Program pemerintah pusat semata
NO. 36
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 37
Link Soal
Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara memiliki kesadaran akan signifikansi Bela Negara?
A
Membatasi edukasi Bela Negara hanya untuk kelompok sosial tertentu.
B
Meningkatkan partisipasi publik dalam program pendidikan Bela Negara yang inklusif di semua kelompok usia.
C
Menghapus pendidikan Bela Negara dari kurikulum nasional.
D
Mendelegasikan tanggung jawab Bela Negara sepenuhnya kepada TNI dan Polri.
E
Memfokuskan pendidikan Bela Negara secara eksklusif pada pegawai negeri sipil.
NO. 38
Link Soal
Di sebuah kota kecil, "Makmur Jaya", sedang dihadapkan pada gelombang ancaman non-militer yang kompleks. Sektor ekonomi lokal tertekan akibat serbuan produk impor ilegal yang merajalela di pasar daring, mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar. Di sisi lain, konten-konten radikal berbasis ideologi transnasional semakin masif menyebar melalui grup-grup media sosial yang menargetkan kaum muda, mengikis nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, berita-berita palsu (hoax) mengenai vaksinasi, kebijakan pembangunan daerah, dan bahkan integritas tokoh masyarakat setempat, terus-menerus membanjiri lini masa, menciptakan keresahan dan polarisasi di masyarakat.
Dalam situasi ini, Bapak Budi, seorang guru sejarah Pahlawan Nasional (ASN) di SMP setempat, merasa resah melihat beberapa muridnya mulai menunjukkan sikap intoleran dan sering membagikan konten meragukan. Ibu Rina, seorang dokter di Puskesmas, juga kewalahan menghadapi pasien yang menolak pengobatan medis berdasarkan informasi hoax. Sementara itu, Pak Arman, seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi di Pemda, sedang berupaya keras menggerakkan kembali ekonomi lokal dan melawan narasi negatif tentang produk dalam negeri.
Jika Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan elemen sipil berdiskusi untuk merumuskan strategi Bela Negara yang paling efektif dan komprehensif guna mengatasi multidimensionalitas ancaman tersebut, manakah strategi Bela Negara yang paling fundamental dan mencerminkan esensi Ketahanan Nasional untuk jangka panjang, serta bagaimana peran profesi Bapak Budi, Ibu Rina, dan Pak Arman dapat diintegrasikan secara optimal?
A
Memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta literasi digital oleh guru (Bapak Budi) untuk membentengi generasi muda dari radikalisme dan hoax, disokong oleh edukasi kesehatan berbasis sains oleh dokter (Ibu Rina) untuk melawan misinformasi kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan pro-UMKM dan edukasi konsumen oleh pejabat (Pak Arman) untuk menjaga kedaulatan ekonomi, semua terintegrasi dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai pilar utama Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman non-militer.
B
Melibatkan aparat keamanan untuk melakukan penindakan hukum terhadap penyebar hoax dan pelaku ekonomi ilegal, sambil meminta guru dan dokter untuk fokus pada tugas pokok mereka di bidang pendidikan dan kesehatan, karena Bela Negara utama adalah tanggung jawab militer dan penegak hukum.
C
Membangun pusat-pusat informasi tandingan yang menyebarkan narasi positif dan menangkis setiap hoax secara langsung, serta mengadakan pelatihan bela negara fisik bagi seluruh elemen masyarakat, sementara profesi guru, dokter, dan ASN tetap menjalankan tugas utamanya.
D
Mengadakan forum-forum dialog antarumat beragama dan lintas budaya untuk mencegah radikalisme, serta memboikot produk impor dan melaporkan semua konten negatif di media sosial, sambil mengandalkan peran aktif tokoh masyarakat dan aktivis sebagai garda terdepan Bela Negara.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bantuan langsung tunai dan subsidi, dengan harapan masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan radikalisme, dan profesi ASN seperti guru dan dokter cukup mendukung program pemerintah di bidangnya masing-masing tanpa perlu intervensi khusus.
NO. 39
Link Soal
Dalam studi geopolitik, dikenal istilah 'konsepsi frontier' atau batas imajiner antara dua negara yang berbeda dengan batas administrasi resmi (boundary). Munculnya fenomena frontier ini pada dasarnya disebabkan oleh...
A
Adanya kesepakatan rahasia antara pemimpin dua negara yang bertetangga
B
Masuknya pengaruh eksternal dari luar batas resmi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga ras
C
Ketidakmampuan militer dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan
D
Perbedaan sistem hukum yang sangat kontras antara dua wilayah negara
E
Tuntutan masyarakat lokal untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat
NO. 40
Link Soal
Radikalisme menjadi salah satu ancaman signifikan terhadap kedaulatan ideologi negara. Strategi apa yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana melawan radikalisme?
A
Menutup secara total semua platform media sosial yang tersedia.
B
Memaksimalkan penggunaan media sosial untuk melancarkan kampanye anti-radikalisme dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap akses dan penggunaan media sosial oleh masyarakat.
D
Melarang sepenuhnya warga negara untuk mengakses informasi yang berasal dari luar negeri.
E
Menghindari segala bentuk pembahasan atau diskusi mengenai ideologi negara di media sosial.