Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 320. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Dalam konteks Bela Negara, strategi apa yang paling tepat bagi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-militer, seperti pandemi global?
A
Mengalokasikan anggaran kesehatan untuk sektor militer dan mengurangi perhatian pada kesehatan.
B
Memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional dan mendorong produksi alat kesehatan di dalam negeri.
C
Menyerahkan sepenuhnya penanganan krisis kesehatan kepada bantuan dari negara-negara asing.
D
Mengurangi fokus dan perhatian terhadap jenis ancaman non-militer demi prioritas lain.
E
Menerapkan pembatasan akses layanan kesehatan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.
NO. 42
Link Soal
Guna membendung infiltrasi ideologi radikal di tengah ancaman global seperti terorisme internasional, pendekatan paling efektif apa yang dapat diterapkan untuk melindungi Indonesia?
A
Membatasi akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
B
Mengandalkan sepenuhnya kekuatan militer internasional untuk memerangi radikalisme.
C
Meningkatkan pengawasan dan kolaborasi intelijen internasional, serta menguatkan edukasi ideologi Pancasila.
D
Mengabaikan ancaman radikalisme dengan alasan prioritas pada ancaman militer konvensional.
E
Membatasi hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara tetangga.
NO. 43
Link Soal
Dalam konteks Bela Negara, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah ancaman perubahan iklim?
A
Mengabaikan isu perubahan iklim dan hanya memfokuskan pada ancaman militer tradisional.
B
Mengembangkan inovasi teknologi ramah lingkungan serta menjaga kelestarian sumber daya alam.
C
Mengandalkan negara lain sepenuhnya untuk penanggulangan dampak perubahan iklim.
D
Mengurangi perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di tingkat nasional.
E
Menyerahkan penanganan isu lingkungan kepada organisasi internasional.
NO. 44
Link Soal
Dalam upaya menghadapi tantangan kapitalisme global, pemerintah Indonesia perlu mengambil berbagai langkah strategis, namun salah satu tindakan berikut ini justru tidak relevan atau kurang efektif, yaitu ...
A
Mengoptimalkan setiap potensi dan kesempatan yang muncul secara transparan.
B
Melaksanakan penumpasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan serius dan segera.
C
Bersikap pasif menunggu arahan kebijakan ekonomi global yang sejalan dengan kebijakan domestik.
D
Mengembangkan landasan kebijakan yang berfokus pada sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan tinggi.
E
Mempercepat transformasi industri yang kurang berdaya saing menjadi lebih kompetitif.
NO. 45
Link Soal
Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dan semangat bela negara, Sayuti Melik dikenal memiliki kontribusi signifikan, yaitu ...
A
Menginisiasi pembentukan koperasi rakyat sebagai bentuk dukungan ekonomi.
B
Ikut serta dalam proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan.
C
Berperan aktif dalam perlawanan bawah tanah menentang pendudukan Jepang.
D
Menjadi juru ketik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno.
E
Berkontribusi dalam penyusunan kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda.
NO. 46
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 47
Link Soal
Dengan anggapan bahwa kesehatan nasional merupakan elemen vital kekuatan suatu negara, bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam kerangka Bela Negara?
A
Meningkatkan pemberian subsidi untuk produk-produk kesehatan impor.
B
Mengembangkan sektor industri kesehatan domestik dan memperkukuh sistem kesehatan secara nasional.
C
Mendelegasikan sepenuhnya pengelolaan isu kesehatan kepada entitas internasional.
D
Mengabaikan permasalahan kesehatan karena dianggap bukan ancaman yang bersifat langsung.
E
Memangkas alokasi anggaran kesehatan demi memprioritaskan anggaran pertahanan militer.
NO. 48
Link Soal
Presiden Franklin D. Roosevelt mencetuskan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) yang menjadi landasan universal perlindungan HAM. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam empat kebebasan tersebut?
A
Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom from Want, Freedom from Fear
B
Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom of Owning, Freedom from Poor
C
Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom of Owning, Freedom from Fear
D
Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom from Want, Freedom from Poor
E
Freedom of Speech, Freedom of Worship, Freedom from Knowing, Freedom from Fear
NO. 49
Link Soal
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.
NO. 50
Link Soal
Bu Ratna menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Harapan Jaya. Dalam beberapa bulan terakhir, kantornya mengalami lonjakan signifikan permohonan dokumen kependudukan, didorong oleh program pemerintah pusat untuk pemerataan akses identitas. Di tengah tekanan kerja yang tinggi, Bu Ratna mendapati laporan tentang adanya praktik percaloan yang menawarkan 'jalur cepat' dengan imbalan, serta beberapa pegawainya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan potensi pelanggaran prosedur demi efisiensi semata. Bu Ratna juga menerima serangkaian kritik anonim yang menyudutkan integritas pelayanan di Disdukcapil. Sebagai seorang ASN yang mengamalkan nilai-nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat diambil oleh Bu Ratna adalah...
A
Segera menerbitkan surat edaran internal yang berisi ancaman sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar prosedur atau terlibat percaloan, tanpa membuka ruang dialog.
B
Memprioritaskan penyelesaian tumpukan permohonan dengan memberikan instruksi untuk memangkas beberapa tahapan prosedur yang dianggap tidak krusial, demi percepatan pelayanan publik.
C
Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak calo dan secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang prosedur resmi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pembinaan moral kepada pegawai terkait pentingnya integritas dan profesionalisme.
D
Mengabaikan kritik anonim dan fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengajuan anggaran lembur serta tunjangan khusus, agar kinerja meningkat.
E
Mengusulkan agar sistem pelayanan diubah menjadi sepenuhnya daring untuk meminimalkan interaksi langsung dan potensi percaloan, tanpa menindak praktik yang sudah terjadi.