PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 7940. Lihat semua soal

Dikisahkan bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan sekaligus pejabat negara, tidak sungkan membeli perabot bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa tindakan beliau ini dianggap mencerminkan integritas bagi bangsa Indonesia?
A
Karena fungsi dan kegunaan perabotan lebih diutamakan daripada kemewahannya.
B
Karena menunjukkan kesederhanaan seorang yang sebenarnya mampu hidup mewah.
C
Karena menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi rumah tangga.
D
Karena memberi contoh bagi bangsawan untuk melepaskan identitas kemewahan.
E
Karena mencerminkan pandangan ekologis seorang pemimpin bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di instansinya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, indikasi kuat menunjukkan adanya praktik mark-up yang melibatkan beberapa pejabat senior. Situasi ini menempatkan ASN tersebut dalam dilema besar antara melaporkan temuan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan merugikan kariernya, atau mendiamkannya demi menjaga stabilitas dan hubungan baik di lingkungan kerja. Berdasarkan prinsip integritas sebagai nilai dasar ASN dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi atau inspektorat, meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Mencoba berbicara secara personal dengan para pejabat senior yang terlibat untuk mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak eksternal.
C
Mengabaikan temuan tersebut dan berfokus pada tugas-tugasnya sendiri agar tidak terlibat dalam konflik yang berpotensi merugikan.
D
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, sambil tetap menjaga kerahasiaan untuk sementara waktu.
E
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan situasi koruptif di instansi tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Anda adalah seorang Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di sebuah kementerian. Sebuah perusahaan kontraktor menawarkan liburan mewah ke luar negeri untuk Anda dan keluarga sebagai 'bentuk apresiasi' setelah berhasil memenangkan tender besar yang Anda pimpin. Anda tahu bahwa proses tender telah berjalan transparan dan sesuai prosedur. Namun, tawaran ini datang setelah semua tahapan selesai. Tindakan yang paling tepat sesuai prinsip integritas adalah...
A
Menerima tawaran tersebut karena proses tender sudah selesai dan transparan, sehingga tidak ada konflik kepentingan.
B
Menerima tawaran tersebut, namun memastikan tidak ada proyek selanjutnya yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut secara istimewa.
C
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan menjelaskan bahwa hal itu dapat menimbulkan persepsi gratifikasi serta merusak citra integritas institusi.
D
Menerima dengan syarat liburan tersebut dibiayai sebagian oleh perusahaan dan sebagian oleh Anda pribadi.
E
Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan untuk meminta petunjuk dan persetujuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Otto Iskandar Dinata, tokoh nasional yang dikenal melalui 'Peristiwa Bandung Kemuning' karena membela petani dari penindasan kolonial Belanda, tetap teguh meskipun diancam pengasingan ke Boegen Digul. Sikap yang patut dicontoh dari Otto Iskandar Dinata adalah ...
A
Semangatnya dalam mendorong masyarakat untuk terus berjuang.
B
Keberaniannya menghadapi ancaman pengasingan tanpa rasa takut.
C
Usahanya dalam memobilisasi rakyat melawan pemerintahan Belanda.
D
Sikapnya yang mendukung penindasan petani oleh Belanda.
E
Keputusannya untuk berpihak kepada Belanda karena keuntungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.