Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1636. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Dalam perspektif etika moral Pancasila, harkat dan martabat seorang manusia tidak diukur dari jabatan atau kekayaannya, melainkan ditentukan oleh...
A
Kemampuannya dalam menumpuk aset negara
B
Sikap kepribadian, mental, dan batin yang baik serta benar dalam bertindak
C
Kekuatan fisik dan intelektual dalam mengalahkan pesaing
D
Popularitas di mata masyarakat luas
E
Kepatuhan buta terhadap atasan tanpa kritis
NO. 102
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 103
Link Soal
Negara menjamin hak asasi warga negaranya dalam berbagai bidang. Contoh perwujudan hak asasi dalam aspek politik adalah...
A
Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan.
B
Hak untuk melestarikan dan menjalankan tradisi budaya tertentu.
C
Jaminan bagi setiap warga untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak.
D
Akses yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan tinggi.
E
Kewenangan bagi individu untuk mendirikan badan usaha atau perusahaan.
NO. 104
Link Soal
Saat muncul ketegangan antara dua kelompok etnis di suatu wilayah, pemerintah segera bertindak untuk memediasi dan menengahi perselisihan tersebut. Tujuan utama dari intervensi pemerintah ini adalah...
A
Membiarkan konflik berlarut-larut hingga salah satu kelompok menyerah.
B
Menghindari penyelesaian konflik melalui jalur militer.
C
Memelihara persatuan nasional dan mencegah disintegrasi bangsa.
D
Menyelesaikan konflik dengan mendukung kelompok mayoritas.
E
Memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.
NO. 105
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 106
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 107
Link Soal
Paham atau sikap yang menunjukkan keingintahuan disebut sebagai...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme
NO. 108
Link Soal
Dalam mekanisme musyawarah untuk mufakat, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan adalah dengan...
A
Mempercayakan penentuan keputusan akhir sepenuhnya kepada pihak yang memiliki suara terbanyak.
B
Mengikutsertakan seluruh elemen yang terlibat dalam proses diskusi guna menemukan solusi konsensual.
C
Membatasi partisipasi diskusi hanya bagi pihak-pihak yang telah menyepakati suatu gagasan.
D
Mengambil keputusan secara langsung tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak yang memiliki penolakan.
E
Menghindari proses diskusi dan menetapkan keputusan secara sepihak oleh satu pihak.
NO. 109
Link Soal
Generasi muda saat ini dinilai kurang memiliki kesadaran terhadap berbagai ancaman dari luar, yang menghambat perwujudan nilai Pancasila di era globalisasi. Oleh karena itu, apakah urgensi utama bagi pemuda untuk terus melestarikan Pancasila dalam menghadapi tantangan global?
A
Meningkatkan peran dalam penegakan hak asasi manusia secara optimal.
B
Memperjuangkan nilai-nilai otentik Indonesia agar dapat mendominasi dunia.
C
Menyebarluaskan konsep Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa.
D
Menolak semua pengaruh asing yang dianggap mengancam identitas bangsa.
E
Mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk masa depan Indonesia di kancah global.
NO. 110
Link Soal
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Namun, masyarakat setempat menyatakan penolakan karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah terbaik yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah...
A
Memaksa masyarakat menerima proyek tersebut demi kemajuan pembangunan wilayah.
B
Mengabaikan protes masyarakat dan tetap melanjutkan pembangunan proyek sesuai rencana.
C
Menyelenggarakan konsultasi publik yang menyeluruh untuk menemukan solusi terbaik bersama masyarakat.
D
Menunda pelaksanaan proyek hingga masyarakat bersedia menyetujui tanpa syarat.
E
Mengalihkan lokasi proyek pembangunan ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.