PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 2681. Lihat semua soal

NO. 101
Pemerintah daerah merencanakan program revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan menggenjot perekonomian setempat. Namun, para pedagang di pasar tersebut mengkhawatirkan bahwa program ini justru akan merugikan mereka. Untuk menjamin kesuksesan program, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Terus melanjutkan proses revitalisasi tanpa menghiraukan kekhawatiran yang disampaikan oleh pedagang.
B
Mengajak serta para pedagang dalam setiap tahapan, mulai dari perancangan hingga implementasi program.
C
Menghentikan program apabila para pedagang tetap menunjukkan penolakan.
D
Mengalihkan fokus program ke sektor ekonomi lain yang dirasa lebih mudah untuk diterima.
E
Memberikan imbalan finansial kepada pedagang agar mereka bersedia menyetujui program tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 102
Kepala Dinas Pelayanan Publik Kota Indah Jaya, Bapak Rahmat, yang baru menjabat, dikenal sering membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengannya, bukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau kebutuhan masyarakat luas. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali terkesan tertutup, dan keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan tidak ditanggapi serius. Akibatnya, banyak warga merasa tidak puas dan curiga terhadap kinerja dinas tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini paling berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tatanan pemerintahan di Kota Indah Jaya, yaitu...
A
Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
B
Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Indah Jaya akibat kebijakan yang tidak tepat.
C
Terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penurunan Bapak Rahmat dari jabatannya.
D
Sanksi administratif dari pemerintah pusat karena tidak tercapainya target pelayanan publik.
E
Memburuknya citra Kota Indah Jaya di mata investor sehingga investasi menurun drastis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 103
Lembaga yang memiliki tugas menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim agar tetap sesuai dengan etika profesi di Indonesia adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Kepolisian Republik Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 104
Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum sangat vital untuk menjamin legitimasi hasil pemilu. Namun, masih banyak warga yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Langkah efektif apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu?
A
Memberikan sanksi hukum kepada setiap warga negara yang tidak berpartisipasi dalam pemilu.
B
Melaksanakan kampanye dan sosialisasi secara masif mengenai urgensi dan dampak positif partisipasi pemilu.
C
Menunda pelaksanaan pemilu sampai seluruh elemen masyarakat benar-benar siap untuk berpartisipasi.
D
Mewajibkan seluruh warga negara untuk memilih tanpa memberikan opsi untuk golput.
E
Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) agar proses pemilu lebih mudah dikontrol.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 105
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang jabatan Kepala Seksi di sebuah dinas, Anda menemukan adanya indikasi kuat praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala signifikan. Praktik ini melibatkan beberapa pejabat senior dan rekan kerja dalam tim Anda. Anda merasakan adanya tekanan tidak langsung untuk tidak memperpanjang masalah ini demi menjaga 'stabilitas' dan 'keharmonisan' di lingkungan kerja. Dalam situasi demikian, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara resmi kepada atasan langsung dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah dengan menyertakan bukti awal yang dimiliki, serta siap menghadapi konsekuensi dan resistensi yang mungkin timbul.
B
Mengumpulkan bukti tambahan secara rahasia dan mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan ASN lain yang juga peduli integritas sebelum memutuskan untuk melaporkan.
C
Melakukan pendekatan personal kepada pejabat senior dan rekan kerja yang terlibat untuk meminta mereka menghentikan praktik tersebut dan memperbaiki kesalahan, tanpa perlu melibatkan jalur formal.
D
Mengabaikan temuan tersebut dan memilih untuk tidak bertindak demi menjaga karier pribadi serta menghindari konflik dengan rekan kerja dan atasan.
E
Mengusulkan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa secara umum kepada pimpinan dinas agar praktik serupa tidak terulang di masa depan, tanpa menyinggung pelanggaran yang sudah terjadi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 106
Pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang canggih untuk memonitor lalu lintas dan ketertiban umum di seluruh kota, dengan janji peningkatan efisiensi dan keamanan. Sistem ini akan mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar, termasuk rekaman wajah dan pola pergerakan individu. Meskipun ada jaminan tentang anonimitas data dan protokol keamanan yang ketat, sebagian masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran serius tentang potensi penyalahgunaan data, pengawasan berlebihan yang menyerupai 'big brother', serta hilangnya privasi. Dilema integritas utama yang muncul dari implementasi teknologi ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara...
A
Potensi peningkatan efisiensi layanan publik dengan risiko erosi hak privasi dan kebebasan individu.
B
Kebutuhan akan inovasi teknologi dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan sistem.
C
Tuntutan masyarakat akan keamanan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi komunal.
D
Kemajuan ilmiah dengan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang konservatif.
E
Keharusan untuk bersaing di tingkat global dengan kemampuan sumber daya manusia lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 107
Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 108
Seorang ASN menolak menerima bingkisan atau parsel dari rekanan proyek yang sedang ditanganinya menjelang hari raya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Kerja keras
B
Tanggung jawab
C
Kejujuran
D
Kesederhanaan
E
Keberanian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 109
Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga. Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 110
Seorang ASN menolak menerima parsel lebaran dari rekanan kontraktor yang sedang mengikuti tender proyek di kantornya. Tindakan ASN tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap delik korupsi, yaitu...
A
Penggelapan dalam jabatan
B
Pemerasan
C
Gratifikasi
D
Kerugian keuangan negara
E
Perbuatan curang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.