Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 160. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terbatas pada kejujuran dalam tindakan, tetapi juga mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengapa penegakan integritas di lingkungan birokrasi dianggap sebagai fondasi utama yang tak dapat ditawar?
A
Karena integritas memastikan ASN terhindar dari sanksi hukum dan disipliner.
B
Karena integritas adalah syarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara.
C
Karena integritas mencerminkan kualitas moral individu ASN yang penting bagi citra instansi.
D
Karena tanpa integritas, program pembangunan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan investor asing.
E
Karena integritas adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
NO. 52
Link Soal
Anda adalah seorang Kepala Bagian Pelayanan Publik di sebuah kementerian. Anda menerima laporan bahwa ada seorang warga yang sangat membutuhkan bantuan medis darurat namun berkas pengajuannya tidak lengkap karena bencana alam yang baru saja menimpanya, sehingga tidak bisa diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Warga tersebut memiliki surat rekomendasi dari kepala desa setempat yang menyatakan urgensi kondisinya, namun tidak ada dalam daftar kelengkapan SOP. Jika Anda menunggu kelengkapan berkas, nyawa warga tersebut berpotensi terancam. Tindakan Anda yang paling mencerminkan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam situasi ini adalah...
A
Menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai SOP dan meminta warga melengkapi berkas terlebih dahulu, demi menjaga konsistensi dan kepatuhan pada aturan.
B
Memproses permohonan tersebut dengan memalsukan beberapa data atau tanggal agar seolah-olah memenuhi SOP, demi menyelamatkan nyawa warga.
C
Menerima berkas yang ada, memprosesnya secara cepat dengan catatan khusus mengenai kondisi darurat dan ketidaklengkapan berkas, serta melaporkan kondisi ini kepada atasan untuk mencari solusi jangka panjang atau kebijakan pengecualian.
D
Menerima berkas yang ada dan langsung memprosesnya tanpa catatan khusus, menganggap surat rekomendasi kepala desa sudah cukup sebagai pengganti dokumen yang hilang.
E
Menyerahkan masalah ini kepada staf Anda dan meminta mereka mencari cara agar berkas bisa diproses, melepaskan tanggung jawab pengambilan keputusan sulit.
NO. 53
Link Soal
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, terdeteksi adanya penyelewengan sebagian dana oleh oknum pejabat daerah. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat?
A
Membiarkan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab internal pemerintah daerah.
B
Menarik kembali seluruh bantuan dana yang telah diberikan kepada daerah yang bersangkutan.
C
Melaksanakan audit secara komprehensif dan memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat penyelewengan.
D
Menunda semua proyek infrastruktur di seluruh wilayah hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan proyek dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
NO. 54
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
NO. 55
Link Soal
Seorang aparatur pemerintah terbukti terlibat dalam tindak korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas publik, bagaimana seharusnya pemerintah merespons kondisi tersebut?
A
Melakukan investigasi komprehensif terhadap kasus tersebut dan menerapkan sanksi yang berat.
B
Mengabaikan perkara tersebut demi menjaga stabilitas dan citra politik.
C
Menyelesaikan masalah tersebut secara internal di dalam instansi tanpa melibatkan lembaga penegak hukum eksternal.
D
Memperbolehkan pejabat tersebut tetap menjalankan tugasnya di bawah pengawasan yang ketat.
E
Memberikan sanksi teguran yang ringan dengan tujuan menjaga nama baik institusi.
NO. 56
Link Soal
Setelah konflik mereda di suatu daerah, pemerintah setempat berinisiatif mengadakan dialog antar kelompok yang bertikai. Apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan dialog ini?
A
Memastikan bahwa satu pihak keluar sebagai pemenang dominan dari konflik tersebut.
B
Membantu kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar untuk mempertahankan dominasinya.
C
Menciptakan pemahaman bersama dan rekonsiliasi antar pihak yang terlibat konflik.
D
Mendorong peningkatan persaingan sengit di antara kelompok-kelompok yang ada.
E
Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada kelompok yang paling mayoritas.
NO. 57
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 58
Link Soal
Meskipun Indonesia kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, bangsa ini meyakini bahwa perbedaan tersebut bukanlah pemicu perpecahan, melainkan terpadu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna utama dari keberagaman dalam konteks semboyan ini adalah...
A
Keberagaman dianggap sebagai keunikan yang membedakan Indonesia dari negara lain.
B
Penghargaan terhadap keberagaman sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi dan ideologi negara.
C
Penghormatan pada keberagaman sebagai warisan dari para pendahulu bangsa.
D
Terwujudnya persatuan dengan meniadakan segala bentuk perbedaan.
E
Semangat persatuan yang menekankan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
NO. 59
Link Soal
Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.
NO. 60
Link Soal
Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah ditilang oleh petugas karena melanggar rambu lalu lintas, dan beliau bersikeras agar tetap diproses sesuai hukum meskipun identitasnya telah diketahui. Mengapa tindakan beliau ini mencerminkan integritas sebagai pemimpin bangsa Indonesia?
A
Menunjukkan keberanian petugas dalam menindak pelanggar tanpa pandang bulu.
B
Pelanggaran oleh seorang pemimpin harus dikenai sanksi yang lebih berat.
C
Petugas merasa segan untuk menindak karena kewibawaan Sri Sultan.
D
Menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin tanpa menyalahgunakan kekuasaan.
E
Memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pelanggaran pemimpin akan ditindak.