Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.
NO. 52
Link Soal
Seorang dokter muda lulusan terbaik dari universitas ternama, setelah lulus dan menjalani profesinya, memutuskan untuk mengabdikan diri di sebuah puskesmas terpencil di pedalaman Papua selama beberapa tahun, meskipun ia memiliki banyak tawaran menggiurkan untuk bekerja di rumah sakit swasta besar di kota-kota maju dengan penghasilan jauh lebih tinggi. Keputusan dokter tersebut paling tepat mencerminkan nilai integritas dalam konteks...
A
Ketaatan pada peraturan yang berlaku bagi dokter.
B
Dedikasi dan komitmen terhadap kemanusiaan serta panggilan nurani.
C
Pencarian pengalaman kerja yang beragam untuk pengembangan karier.
D
Penolakan terhadap sistem kapitalisme dalam pelayanan kesehatan.
E
Keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan penghargaan.
NO. 53
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 54
Link Soal
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.
NO. 55
Link Soal
Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan, disebut ...
A
Norma Agama
B
Norma Kesusilaan
C
Norma Kesopanan
D
Norma Keadilan
E
Norma Hukum
NO. 56
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.
NO. 57
Link Soal
Dalam upaya mempererat ikatan antar kelompok masyarakat, pemerintah memperkenalkan program yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara komunitas dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda. Sasaran utama dari inisiatif ini adalah...
A
Menciptakan satu identitas budaya tunggal yang diterima secara universal oleh semua kelompok.
B
Menghapuskan perbedaan guna mewujudkan masyarakat yang lebih seragam.
C
Menjaga stabilitas sosial dengan memupuk toleransi dan pemahaman lintas kelompok.
D
Meminimalisir pengaruh kelompok minoritas dalam struktur sosial masyarakat.
E
Mendorong kompetisi antar kelompok untuk menentukan siapa yang paling dominan.
NO. 58
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 59
Link Soal
Di Kabupaten Mekar Jaya, proyek pembangunan Jembatan Harapan yang seharusnya menjadi penghubung vital antar desa, mengalami penundaan parah dan kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar ternyata banyak diselewengkan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, jembatan yang baru selesai dibangun beberapa bulan kemudian sudah menunjukkan retakan di sana-sini dan tidak mampu menopang beban sesuai kapasitas yang direncanakan. Masyarakat desa yang sangat mengharapkan jembatan ini sebagai jalur ekonomi utama kini merasa kecewa dan terisolasi kembali, bahkan khawatir akan keselamatan mereka saat melintasinya. Situasi ini memicu demonstrasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dampak negatif paling fundamental dari pengabaian nilai integritas dalam kasus tersebut adalah...
A
Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kegagalan pelayanan publik.
B
Kerugian finansial negara akibat penyelewengan anggaran.
C
Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara keseluruhan.
D
Meningkatnya risiko kecelakaan bagi pengguna jembatan yang tidak sesuai standar.
E
Adanya tuntutan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat korupsi oleh lembaga terkait.
NO. 60
Link Soal
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, terdeteksi adanya penyelewengan sebagian dana oleh oknum pejabat daerah. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat?
A
Membiarkan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab internal pemerintah daerah.
B
Menarik kembali seluruh bantuan dana yang telah diberikan kepada daerah yang bersangkutan.
C
Melaksanakan audit secara komprehensif dan memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat penyelewengan.
D
Menunda semua proyek infrastruktur di seluruh wilayah hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan proyek dapat terus berlanjut tanpa hambatan.