Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 72
Link Soal
Pemerintah daerah menghadapi hambatan signifikan dalam penanganan bencana alam karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, tindakan yang paling tepat bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mengambil alih seluruh tanggung jawab penanganan bencana di daerah tersebut.
B
Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
C
Memotong alokasi dana penanggulangan bencana bagi daerah yang kurang responsif dalam koordinasi.
D
Menganjurkan masyarakat daerah untuk lebih mandiri dalam menghadapi bencana.
E
Membiarkan pemerintah daerah menangani sendiri tanpa campur tangan dari pusat.
NO. 73
Link Soal
Seorang dokter muda lulusan terbaik dari universitas ternama, setelah lulus dan menjalani profesinya, memutuskan untuk mengabdikan diri di sebuah puskesmas terpencil di pedalaman Papua selama beberapa tahun, meskipun ia memiliki banyak tawaran menggiurkan untuk bekerja di rumah sakit swasta besar di kota-kota maju dengan penghasilan jauh lebih tinggi. Keputusan dokter tersebut paling tepat mencerminkan nilai integritas dalam konteks...
A
Ketaatan pada peraturan yang berlaku bagi dokter.
B
Dedikasi dan komitmen terhadap kemanusiaan serta panggilan nurani.
C
Pencarian pengalaman kerja yang beragam untuk pengembangan karier.
D
Penolakan terhadap sistem kapitalisme dalam pelayanan kesehatan.
E
Keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan penghargaan.
NO. 74
Link Soal
Saat menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di suatu wilayah, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang?
A
Melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis
B
Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara instan
C
Menghentikan semua pembangunan dan hanya berfokus pada konservasi alam
D
Merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi secara seimbang
E
Mengabaikan kekhawatiran publik mengenai lingkungan demi kemajuan ekonomi yang cepat
NO. 75
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 76
Link Soal
Pada masa sidang BPUPKI, berbagai perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat. Tindakan ini merupakan cerminan dari prinsip bahwa...
A
Keragaman pandangan diabaikan atau dikesampingkan demi mencapai kesatuan.
B
Seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan diajak aktif mencari konsensus.
C
Penetapan keputusan hanya didasarkan pada suara terbanyak tanpa memberikan ruang bagi pandangan minoritas.
D
Setiap kelompok diwajibkan untuk mengorbankan kepentingannya demi kemaslahatan individu.
E
Keputusan akhir ditentukan oleh pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan paling dominan.
NO. 77
Link Soal
Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang krusial untuk keamanan dan kesejahteraan warga, terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Langkah finansial terbaik apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
B
Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.
C
Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.
D
Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.
E
Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
NO. 78
Link Soal
Pemerintah mengajukan revisi undang-undang sistem pemilu di parlemen, namun ada fraksi yang menolaknya karena dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka. Langkah apa yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Bernegosiasi dan mencari titik temu dengan fraksi-fraksi penolak untuk mencapai kesepakatan bersama.
B
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap meneruskan usulan perubahan tersebut.
C
Menunda proses perubahan sampai seluruh fraksi sepenuhnya mencapai persetujuan.
D
Memaksakan penerapan usulan tanpa melibatkan fraksi yang menolak.
E
Menarik kembali usulan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada masyarakat melalui referendum.
NO. 79
Link Soal
Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.
NO. 80
Link Soal
Anda adalah seorang Analis Sistem di Kementerian Y. Pemerintah baru saja meluncurkan "e-Pelayanan XYZ," sebuah platform digital terintegrasi untuk permohonan izin bisnis. Saat melakukan audit internal, Anda menemukan kerentanan serius pada modul validasi data yang memungkinkan pengguna mengunggah dokumen palsu yang lolos verifikasi awal sistem. Kerentanan ini belum diketahui publik atau manajemen puncak. Jika dimanfaatkan, dapat merusak integritas data dan memicu praktik korupsi.
A
Segera membuat laporan tertulis tentang kerentanan tersebut kepada Kepala Unit IT dan Atasan langsung Anda, serta merekomendasikan langkah perbaikan mendesak.
B
Mencoba memperbaiki kerentanan tersebut secara diam-diam karena Anda memiliki keahlian teknis, agar tidak menimbulkan kepanikan atau kesan buruk.
C
Menunggu hingga ada keluhan dari masyarakat atau audit eksternal yang menemukan kerentanan tersebut, baru kemudian melaporkannya.
D
Memanfaatkan kerentanan tersebut untuk mempercepat proses permohonan izin bagi UMKM binaan Anda yang mengalami kesulitan, dengan niat membantu.
E
Mengabaikan kerentanan tersebut karena menganggapnya sebagai "bug" minor yang umum dalam pengembangan sistem baru dan akan diperbaiki pada pembaruan berikutnya.