Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 331
Link Soal
Wilayah yang tidak dikelola oleh rakyat asli setempat melainkan oleh bangsa lain yang menjajah, di mana seluruh kebijakan ditentukan oleh penjajah, dikenal dengan istilah...
A
Dominion
B
Mandat
C
Koloni
D
Trustee
E
Protektorat
NO. 332
Link Soal
Hoaks dan disinformasi adalah ancaman nirmiliter yang memecah belah bangsa. Langkah preventif apa yang paling fundamental untuk membangun ketahanan informasi masyarakat?
A
Pemutusan total jaringan internet nasional
B
Kampanye Literasi Digital untuk melatih nalar kritis masyarakat
C
Sikap pembiaran atas nama kebebasan berpendapat
D
Monopoli kebenaran informasi hanya melalui satu saluran pemerintah
E
Meminta pihak asing mengatur lalu lintas internet Indonesia
NO. 333
Link Soal
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat nasionalisme budaya adalah pelestarian budaya daerah. Bentuk nyata kebijakan ini adalah ...
A
mendorong adopsi budaya luar di seluruh wilayah Indonesia
B
mendukung hanya satu jenis budaya yang diakui sebagai budaya nasional
C
memperkenalkan budaya daerah melalui festival, tari-tarian, dan kuliner tradisional
D
mengurangi anggaran untuk pelestarian budaya lokal
E
membatasi hak masyarakat dalam mengembangkan budaya sendiri
NO. 334
Link Soal
Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan strategi devide et impera melalui pembentukan negara-negara boneka. Siapakah tokoh yang ditunjuk sebagai Wali Negara untuk Negara Sumatera Timur?
A
Cokorda Gde Raka Sukawati
B
R.A.A. Wiranatakusumah
C
R.T. Kusumonegoro
D
Abdul Malik
E
Dr. Mansyur
NO. 335
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 336
Link Soal
Dalam sejarah perumusan dasar negara, Panitia Sembilan memiliki peran krusial. Siapakah tokoh yang dipercaya menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan tersebut?
A
Drs. Moh. Hatta
B
Mr. Ahmad Soebarjo
C
Ir. Soekarno
D
Mr. Moh. Yamin
E
KH. Wahid Hasyim
NO. 337
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan bagi negara baru. Tokoh yang ditunjuk untuk memimpin badan ini sebagai ketua adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Sutan Sjahrir
E
Mr. Kasman Singodimejo
NO. 338
Link Soal
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.
NO. 339
Link Soal
Di era digital, informasi tentang isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, bagaimana cara yang paling bijak untuk menangani informasi yang Anda terima tentang isu-isu nasional?
A
Menyebarkan informasi apa pun yang diperoleh tanpa memeriksa kebenarannya
B
Mengecek fakta dari sumber resmi sebelum menyebarkan informasi dan berhati-hati terhadap hoaks
C
Hanya menerima informasi dari satu sumber saja tanpa mempertimbangkan pandangan lain
D
Mengandalkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya
E
Menghindari semua jenis berita tentang isu-isu nasional
NO. 340
Link Soal
Dalam konteks tantangan globalisasi yang mengintensifkan interaksi budaya dan munculnya fragmentasi sosial berdasarkan identitas primordial di Indonesia, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki semangat nasionalisme Pancasila harus mengedepankan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Pendekatan yang paling efektif untuk menjaga dan memperkuat persatuan serta keutuhan bangsa adalah...
A
Menegaskan superioritas identitas nasional di atas identitas lokal dan transnasional, serta membatasi pengaruh asing untuk mencegah potensi disintegrasi.
B
Mengutamakan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, dengan keyakinan bahwa peningkatan taraf hidup akan secara otomatis meredam konflik identitas dan menumbuhkan nasionalisme.
C
Mendorong dialog lintas identitas, mempromosikan toleransi, dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis yang mempersatukan di tengah keberagaman dan dinamika global.
D
Memperkuat institusi keamanan negara dan penegakan hukum secara ketat terhadap setiap gerakan yang dianggap mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
E
Menitikberatkan pada pelestarian kearifan lokal dan budaya daerah sebagai benteng utama identitas nasional, sembari secara selektif menerima inovasi dari luar yang tidak bertentangan.