Pembahasan Soal TWKK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1221. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Sebuah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat, di mana urusan luar negeri dan pertahanannya biasanya diserahkan kepada negara pelindung, dinamakan...
A
Mandat
B
Koloni
C
Protektorat
D
Dominion
E
Serikat
NO. 202
Link Soal
Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki hak 'Pouvoir Reglementair'. Hak ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk...
A
Menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang
B
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Menyatakan perang dan perdamaian
E
Membubarkan parlemen jika mendesak
NO. 203
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal
NO. 204
Link Soal
Wawasan Nusantara memiliki arah pandang ke dalam dan ke luar. Yang dimaksud dengan tujuan 'wawasan ke dalam' adalah agar bangsa Indonesia...
A
Mampu bersaing dalam perekonomian global yang bebas.
B
Peka dan berusaha mencegah faktor-faktor penyebab disintegrasi demi memelihara persatuan dan kesatuan.
C
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
D
Mengamankan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional.
E
Dapat mengadopsi nilai-nilai universal yang positif dari luar.
NO. 205
Link Soal
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat syarat-syarat berdirinya tertib hukum di Indonesia. Unsur yang tidak termasuk dalam syarat tertib hukum tersebut adalah...
A
Kesatuan subjek hukum
B
Kesatuan asas kerokhanian (dasar negara)
C
Kesatuan wilayah atau daerah
D
Kesatuan waktu berlakunya
E
Kesatuan kebudayaan daerah
NO. 206
Link Soal
Indonesia menganut konsep 'Pembagian Kekuasaan' (Distribution of Power), bukan pemisahan mutlak. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Manakah di antara aktivitas berikut yang BUKAN merupakan contoh penerapan kerjasama antar-lembaga tersebut?
A
Presiden memberi grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung
B
Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
C
DPR ikut serta membahas dan menyetujui APBN
D
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang
E
Pengadilan Negeri menyidangkan pengesahan status anak
NO. 207
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada materi yang berkaitan dengan...
A
Hubungan luar negeri
B
Pertahanan dan keamanan
C
Pengangkatan pejabat daerah
D
Otonomi daerah
E
Peraturan pemerintah pusat
NO. 208
Link Soal
Dalam sistem konstitusional, penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme 'check and balance' serta pertanggungjawaban kekuasaan. Pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang konstitusional adalah untuk ....
A
Menjamin kekuasaan tertinggi negara berada pada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Memastikan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara
C
Membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara
D
Menjamin kebebasan mutlak hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
E
Memberi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim kedaulatan tertinggi dari rakyat
NO. 209
Link Soal
Berapa kali minimal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang dalam kurun waktu lima tahun menurut UUD 1945?
A
Sekali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali
NO. 210
Link Soal
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintah daerah tingkat I merujuk pada unit...
A
Pemerintah Negara Pusat
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan